Eks Gubernur PTIK: Tangani Kasus Angeline, Polisi Harus Peka

Liputan6.com, Lombok – Polisi diharapkan tidak terpaku pada penetapan Agus sebagai tersangka pembunuh bocah Angeline di Bali. Polisi harus peka terhadap segala kemungkinan.

“Masak ibu angkat korban tidak tahu soal pembunuhan itu? Kan tinggal serumah,” kata mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Irjen Pol Purn Farouk Muhammad di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (13/6/2015).

Lebih jauh, kata dia, jangan-jangan ini terkait pelanggaran hukum dalam soal adopsi anak atau perdagangan manusia.

“Kemungkinan-kemungkinan itu harus tetap dijajaki,” tegas Farouk.

Farouk melanjutkan, polisi itu sebenarnya bukan penegak hukum. Polisi Lebih tepat sebagai social problem solver. “Beda dengan jaksa,” kata senator DPD RI dari NTB ini.

Kalau jaksa, kata Farouk, mendapat 10 kasus, selesaikan 10 kasus. Sedangkan polisi, menerima 10 kasus, bisa berkembang jadi 15 atau 20 kasus.

Angeline, bocah 8 tahun di Denpasar, Bali yang hilang secara misterius pada 16 Mei 2015 ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, dikubur di halaman belakang rumah ibu angkatnya, Margriet Megawe.

Dalam kondisi tak bernyawa, gadis cilik itu diduga dipaksakan masuk dalam lubang yang tidak terlalu dalam, sehingga jasadnya meringkuk, seperti bayi dalam kandungan, ketika diangkat tim Forensik Polda Bali.

Polisi menetapkan 1 orang tersangka, yaitu Agustinus atau Agus, pembantu rumah ibu angkat Angeline, Margriet Megawe. (Mvi/Ein)

http://news.liputan6.com/read/2251373/eks-gubernur-ptik-tangani-kasus-angeline-polisi-harus-peka

Pembangunan Daerah Lamban Akibat Politik Anggaran Pemerintah Pusat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politik anggaran pemerintah pusat disebut menjadi salah satu penyumbang lambannya pembangunan di daerah. Ibarat melepas hewan untuk mandiri, namun ekornya selalu dipegang dan dikendalikan.

Demikian evaluasi yang disampaikan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) seperti disampaikan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dalam diskusi Peran DPD Dalam Mendorong Pembangunan Daerah di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (12/6/2015) malam.

Menurut Farouk, ada dua hambatan utama dalam pembangunan daerah. Pertama, rendahnya kualitas pemimpin daerah yang menjadi tulang punggung pembangunan.

Kepala daerah yang visi membangun kawasan yang dipimpinnya rendah, otomatis pembangunannya akan sangat minim.

Menurut Farouk, DPD sebagai perwakilan daerah di dewan,berusaha semaksimal mungkin mendorong agar UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah memasukkan unsur kompetensi calon.

“Kami sekarang terus mendorong dan mendukung KPU melakukan kreatifitas dalam menjaring calon agar bisa diperoleh calon kepala daerah yang berkualitas,” tegas Farouk.

Hambatan kedua yakni terkait politik anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.”DPD mengkritisi politik anggaran pemerintah pusat yang 30% anggaran dialokasikan untuk daerah. Walau juga diturunkan ke daerah tapi istilahnya ekornya dipegang. Sehingga tidak ada keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelola,” tegas Farouk.

Menurut Farouk, seharusnya anggaran tersebut diserahkan ke daerah dan masuk dalam anggaran daerah.

“Daerah punya kemauan dan pemerintah pusat punya kemauan dengan anggaran yang dialokasikan ke daerah. Sehingga yang terjadi kadang tidak klop,” lanjut Senator asal NTB ini.

Farouk menyatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia punya andil besar dalam persoalan itu.

“Sistem presidensial kita tidak murni. Pemerintah membuat RUU, lalu dibahas legislatif. Nah, dengan pola ini, anggaran akan lebih banyak di pusat daripada daerah,” tambahnya.

Atas dasar itulah, DPD bertekad untuk mengusulkan amandemen terkait Pilkada dan penyusunan anggaran sehingga pembangunan daerah akan berjalan cepat dan terarah.

Diskusi dihadiri beberapa anggota DPD. Di antaranya Ketua Komite I DPD Ahmad Muqowam, Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba, Wakil Ketua Komite IV DPD ‎Ajiep Pindang, dan Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris,Ketua BPPK Bambang Sadono,anggota DPD RI Ratu Dyah.Diskusi dihadiri puluhan redaktur pelaksana dari berbagai media cetak, televisi dan online.

DPD RI Mengharapkan Pengesahan RAPBNP 2015 Tepat Waktu

DPD RI Mengharapkan Pengesahan RAPBNP 2015 Tepat Waktu

Senin, 02 Februari 2015, 19:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Farouk Muhammad mendorong pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) tahun 2015 yang tepat waktu. Ini mengingat posisi strategisnya bagi keberlanjutan program pembangunan.

Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mengatakan, semua program pembangunan rancangan pemerintah hanya akan terlaksana bila RAPBNP 2015 bisa segara disahkan. RAPBNP 2015 tersebut kini sedang dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sedangkan DPD RI memberikan pertimbangan.

“Kami mendorong pengesahan RAPBNP 2015 yang tepat waktu. Keberhasilan pembahasan RAPBNP 2015 akan menjadi sinyal positif bagi masyarakat, bahwa pemerintah mulai bisa menjalankan program pembangunan yang sudah direncanakan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2).

Doktor lulusan Florida State University dan master lulusan Oklahoma City University ini menambahkan, di tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, APBNP 2015 memiliki misi yang penting sebagai dasar atau baseline. Selain itu, APBNP 2015 menjadi instrumen utama realisasi visi misi Presiden dalam program Nawa Cita.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/02/02/nj581p-dpd-ri-mengharapkan-pengesahan-rapbnp-2015-tepat-waktu

REFORMASI, KONFLIK DAN KEPOLISIAN SIPIL

REFORMASI, KONFLIK DAN KEPOLISIAN SIPIL

 

Pendahuluan

Sejak tahun 1998, Indonesia memasuki  suatu masa yang dikenal dengan masa reformasi.  Namun apakah reformasi itu? Reformasi dapat berarti perubahan radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik atau agama di dalam suatu masyarakat atau negara. Gerakan reformasi di Indonesia, yang dimotori oleh para mahasiswa,  ditandai oleh adanya paradoks antara adanya tuntutan akan kehidupan yang lebih demokratis di satu sisi dan munculnya anarkisme sosial di sisi yang lain. Tuntutan terhadap demokrasi, muncul sebagai akibat lahirnya kesadaran tentang banyaknya hak-hak warga negara yang selama bertahun-tahun diabaikan, dilanggar, bahkan diinjak oleh rezim yang berkuasa. Kerinduan akan demokrasi juga lahir dari adanya penolakan terhadap relasi-relasi kekuasaan yang angkuh dan represif, tentang relasi-relasi ekonomi yang timpang dan jauh dari rasa adil, serta tentang relasi-relasi sosial dangkal dan penuh ritual kolektif namun sangat merendahkan martabat manusia sebagai pribadi. Sedangkan anarkisme sosial terjadi sebagai akibat hancurnya kepastian normatif dan kepantasan berperilaku di dalam masyarakat, berbarengan dengan runtuhnya rezim dominan yang berkuasa. Institusi-institusi sosial yang ada dipertanyakan kembali eksistensi dan relevansinya, sementara institusi-institusi baru belum muncul untuk mewadahi kearifan-kearifan dan nilai-nilai baru yang lahir bersama dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Dilema yang ada, khususnya anarkisme sosial dapat  menjadi suatu konflik sosial yang sangat mengganggu proses reformasi itu sendiri. Konflik sosial dapat  diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (anatar kelompok, antara masyarakat, etnis dan lain sebagainya) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi, juga dapat terakumulasi dalam kelompok dan masyarakat. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Selain itu juga konflik sosial dapat dihasilkan karena adanya  perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Salah satu bentuk konflik adalah konflik agama. Agama merupakan salah satu sumber potensial konflik karena sifatnya yang sangat dogmatis dan sangat membedakan antara satu dengan lainnya.

Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai konflik meningkat dari tahun ke tahun. Pusdalops Mabes Polri  mencatat bahwa kasus konflik  yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia meningkat dari tahun 2007 yang berjumlah 33 kali menjadi 81 insiden konflik pada tahun 2008. Konflik agama, dari sejumlah kasus konflik yang ada tersebut jumlahnya mencapai sekitar 5%.[1] Sehingga konflik agama merupakan satu hal yang penting untuk dibahas dan dicari penyelesaiannya.

Proses penyelesaian atau resolusi konflik sangat tergantung dari peran aparat kepolisian. Dalam hal ini, paper ini akan berupaya menjelaskan bagaimana peran Kepolisian RI dalam menangani konflik agama seiring dengan gerakan reformasi  menuju demokratisasi di Indonesia

 

Konflik Agama di Indonesia

Insiden konflik agama yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terkahir ini meningkat dibandingkan dengan masa sebelum reformasi. Beberpa konflik agama yang terjadi mengakibatkan banyak  kerugian baik itu kerugian materil dan korban jiwa. Insiden konflik yang berlatar belakang agama tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari kasus terorisme hingga kasus Ahmadiyah.

Ada beberapa hal yang kemungkinan menjadi penyebab dari konflik agama yang semakin intens terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah adanya perubahan yang terjadi dalam tatanan masyarakat terkait dengan adanya reformasi. Perubahan yang terjadi pada masa reformasi ini, yang sangat dirasa adalah meningkatnya kebebasan berpendapat,  yang selama sebelumnya terkekang. Kebebasan ini juga muncul dalam kebebasan  dalam hal kehidupan beragama. Jika pada masa sebelum reformasi, agama yang diakui hanya empat tanpa adanya sekte atau aliran, setelah masa reformasi berbagai aliran mulai memunculkan diri dan saling  mengukuhkan eksistensinya masing-masing.

Di satu pihak banyak yang merasa terancam dengan kehadiran berbagai aliran yang ada, sehingga memunculkan konflik. Hal ini terjadi juga karena kurangnya kepastian hukum yang ada dalam setiap penyelesaian konflik agama.

Polisi sebagai aparat penegak hukum mengalami berbagai kesulitan dan kendala untuk mengatasi konflik yang ada. Tindakan polri yang terkesan tidak tegas terhadap berbagai pelanggaran hukum yang  terjadi dalam konflik agama ini ditimbulkan karena adanya dilema dalam legitimasi  atas kewenangan Polri.

Paradox dalam penggunaan kewenangan merupakan keniscayaan dalam penyelenggaran fungsi kepolisisan. Pada suatu situasi acapkali terjadi bahwa di satu pihak (korban) polisi diharuskan mengambil tindakan, sehingga tindakannya mendapat dukungan, tetapi di lain pihak (tersangka) polisi dikecam karena penggunaan kewenangannya, sehingga legitimasinya menurun.

Legitimasi dari kewenangan polisi tergantung pada beberapa hal, yaitu:

  1. jika tindakan polisi terhadap setiap permasalah yang dihadapi warga dilakukan secara legal, yakni ada dasar hukumnya.
  2. jika tindakan dimaksud diulakukan sesuai prosedur hukumnya
  3. tercermin dari sikap warga yang menghargai tindakan tersebut (1) dan (2)
  4. penegakkan hukum dan pemeliaharaan ketertiban (oleh polisi) itu sendiri menjadi ancaman dan penerimaan public mengenai legitimasi kewenangan polosi, khusnya dalam penggunaan diskresi atas perilaku yang tergolong pelanggaran ketertiban dan penyakit masyarakat
  5. hal-hal yang melibatkan perbedaan pendapat mengikis kewenangan polisi karena pelaku cenderung melakukan perlawanan atas penggunaan kewenangan polisi
  6. kekuasaan polisi untuk melakukan penggeledahan, memroses orang yang dicurigai atau menahan mereka kesemuanya merupakan tantangan atas penggunaan yang legitimate atas kewenangan polisi.

 

Sikap dan perilaku polisi didasarkan atas hubungannya dengan masyarakat. Konflik sering terjadi karena harapan yang berlebihan dari satu pihak berkenaan dengan perlakuan pihak lain. Polisi di satu pihak menginginkan sikap hormat, sedangkan masyarakat menginginkan polisi untuk memperlakukan mereka lebih sebagai individu manusia daripada sebagai bagian dari suatu kasus. Dengan demikian perlu dipahami bahwa  dalam pennanganan kasus konflik yang terjadi, sebenarnya kekuatan polisi bukanlah terletak pada penggunaan senjata melainkan melalui public approval. Dalam menyikapi kondisi demikian dipandang perlu bagi POLRi untuk melakukan reformasi untuk menghindari paradox atas legitimasi kewenangan polisi

 

Kepolisian Sipil : Bentuk dari Reformasi Kepolisian

Reformasi kepolisian berkaitan secara resiprokal dengan reformasi hukum, reformasi politik dan reformasi  ekonomi.  Reformasi dalam ketiga bidang tersebut sangat bergantung kepada suasana tertib, aman, jaminan terhadap kepastian hukum yang  dihasilkan oleh reformasi kepolisian. Dilain fihak, reformasi kepolisian memerlukan legitimasi dari reformasi politik dan hukum. Ia juga memerlukan dukungan dari reformasi ekonomi. Sejalan dengan arah reformasi diberbagai bidang  yang masih menjadi perdebatan, reformasi kepolisian juga tak luput dari dinamika itu. Akan tetapi, dari arah perdebatan itu, terdapat satu konsep yang seharusnya menjadi kesepakatan dalam arah reformasi kepolisian dalam masyarakat yang mengalami transisi demokrasi. Konsep itu  dikenal sebagai polisi sipil. Polisi sipil dan masyarakat yang demokratis merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Kata sipil menunjuk pada beberapa pengertian. Pertama, penghormatan kepada hak-hak sipil. Masyarakat yang demokratis pada dasarnya membutuhkan polisi sipil yang mampu berperan sebagai pengawal nilai-nilai sipil. Nilai-nilai ini telah dirumuskan dalam hak asazi manusia yang dijamin sebagai hukum positif negara (the guardian of civilian values ). Kedua, sejalan dengan karakteristik pertama, dalam menjalankan tugasnya, polisi sipil harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan.  Karakter sipil secara luas dikaitkan dengan nilai-nilai peradaban (civilization) dan keadaban (civility). Dengan kata lain, polisi sipil adalah polisi yang beradab, bukan polisi yang biadab. Sikap-sikap budaya yang sopan, santun, ramah, tidak kasar, mengedepankan  persuasi menjadi ciri utamanya. Pertimbangan yang mendasari tindakan kepolisian tidak semata-mata didasarkan pada nilai-nilai kekuasaan yang dimiliki, sekalipun pada level tertentu masih diperbolehkan. Penghargaan kepada masyarakat sebagai seorang yang bermartabat merupakan ciri pokok kinerja  polisi sipil  yang mempunyai integritas yang tinggi.

Ketiga, pengertian sipil juga dibedakan secara diametral dengan pengertian militer. Polisi sipil adalah polisi yang jauh dari karakteristik militer. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang diangkat dalam perjanjian hukum internasional. Dalam perjanjian ini kedudukan polisi sebagai kekuatan yang tidak terlibat perang (non-combatant), sementara kedudukan militer sebagai kekuatan yang didisain untuk berperang (combatant). Fungsi kepolisian  juga berbeda jauh dari  fungsi militer. Secara tradisional, fungsi kepolisian  ditujukan untuk menciptakan  keamanan dalam negeri, ketertiban dalam masyarakat, pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, penegakan hukum dan pemolisian masyarakat (community policing). Sementara itu fungsi militer berkaitan dengan perwujudan keamanan dari ancaman eksternal (external threat), dan berbagai operasi perdamaian dan  operasi kemanusiaan. Kualitas polisi sipil diukur dari kemampuannya untuk menjauhkan diri dari karakter militer dan mendekatkan diri kepada masyarakat .

Keempat, dalam pengertian yang lebih spesifik, polisi sipil juga dibedakan dari polisi rahasia. Polisi rahasia adalah polisi yang taat, patuh dan mengabdi kepada kepentingan politik penguasa yang sering berbeda dengan kepentingan masyarakat. Sebagai komponen yang penting dalam sistem pemerintahan yang otoriter, polisi rahasia  sering dilekatkan dengan tindakan yang represif, pengekangan kebebasan kepada masyarakat, penangkapan semena-mena,  bahkan penyiksaan.. Konsepsi tentang polisi rahasia juga  sering dilektakan dengan konsepsi tentang polisi negara ( state police).  Polisi sipil dilain pihak, harus mengabdi kepada kepentingan masyarakat yang dalam negara demokratis merupakan pemilik kedaulatan. Jadi, polisi sipil bisanya mempunyai karakteristik sebagai polisi masyarakat, yaitu  polisi  yang menjadi pelindung dan pengayom bagi masyarakat. Dalam karakter ini, polisi harus mewujudkan pola kerja yang menyalami, merangkul dan menyayangi masyarakat (police who cares), mengedepankan penggunaan komunikasi kepada masyarakat, bukan mengandalkan peluru tajam.

Untuk meujudkan  polisi yang berkarakter sipil  diperlukan peningkatan profesionalitas. Secara singkat polisi yang profesional adalah polisi yang mendasarkan kinerjanya kepada   ilmu pengetahuan, sistem hukum yang berlaku, bijak dan beradab sebagai wujud akuntabilitas polisi pada masyarakat yang dilayaninya.

Di Indonesia bentuk dari polisi sipil adalah dibentuknya sistem Perpolisian Masyarakat atau polmas. Sistem Polmas adalah pengembangan  dari system keamanan sebelumnya (SISKAMWAKARSA) dan mengadaptasi model Community Policing yang ada di Negara maju. Polmas  merupakan model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan sebagai perwujudan dari kepolisian sipil, dan menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakkan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Konsep Polmas mengandung dua hal yaitu perpolisian dan masyarakat. Perpolisian mengandung makna segala hal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, tidak hanya menyangkut pengelolaan operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan funsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah.

Masyarakat mengandung pengertian yang luas yang mencakup setiap orang tanpa mempersoalkan status kewarganegaraan dan kependudukannya. Dalam konteks polmas komunitas (community) berarti:

  1. warga masyarakat atau komunitas yang berada dalam satu wilayah kecil yang jelas batasnya. Batas wilayah komunitas ini harus  dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan social dari suatu lingkungan dan terutama keefektifan pemberian layanan kepada warga. Wilayah ini dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, pasar, pusat perbelanjaan, stasiun, dll
  2. dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas diterapkan juga bias meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan,kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Seperti kelompok berbasis etnis, agama, profesi, dll.

 

Sebagai suatu falsafah, perwujudan Polmas merasuk dalam sikap dan perilaku  setiap anggota Polri yang menjunjung tinggi nilai-nilai social/ kemanusiaan dan menampilkan sikap serta saling menghargai antara polisi dan warga masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai satu strategi, Polmas berarti model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dan masyarakat lokal dalam menyeesaikan dan mengatasi setiap permasalahan social yang mengancam kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup masyakat setempat. Dalam hal ini Polmas mengandung dua unsur utama yaitu membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat; dan menyelesaikan berbagai masalah social yang terjadi dala masyarakat lokal.

Pembentukan Polmas harus melibatkan tiga komponen yaitu polisi, masyarakat dan pemda/desa/kelurahan. Sehingga dengan demikian dalam pembentukan POlmas harus memiliki:

  1. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang terdiri atas perwakilan tokoh-tokoh dari berbagai unsure masyarakat dalam suatu kawasan.
  2. Anggota Polri yang bertugas sebagai petugas Polmas yang bertugas secara tetap dan bertempat tinggal dalam wilayah desa/kelurahan.
  3. Fasilitas tempat atau Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) yang merupakan pusat kegiatan Polmas.

 

Kemampuan petugas Polmas yang utama adalah harus memiliki kemampuan berkomunikasi, kemampuan deteksi dini dan kemampuan bernegosiasi. Hal ini sejalan dengan tugas dan wewenang petugas Polmas mulai dari menyelenggarakan deteksi dini, melakukan bimbingan penyuluhan hingga melakukan fungsi kepolisian secara proporsional.

Petugas Polmas wajib menjujung tinggi kode etik, menjunjung tinggi HAM, jujur, tidak diskriminatif, mengutamakan kepentingan umum, santun dan menghargai orang, serta berpakaian rapih.  Sedangkan petugas Polmas dlarang untuk melanggar norma social, meminjam/mengambil barang milik orang lain terkait perkara, melakukan penyiksaan/ perlakuan tidak manusiawi atau tidak menghargai orang lain dan melakukan kekerasan.

Dengan dijalankannya system Polmas, diharapkan peran polisi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, terutama dalam upaya penyelesaian konflik dapat ditingkatkan, tanpa perlu lagi adanya penurunan atas legitimasi kewenangan polisi.

 

Kesimpulan dan Saran

Refortmasi yang terjadi di Indonesia menimbulkan banyak hal, baik itu perubahan positif bagi terciptanya masyarakat madani maupun hal yang negative. Kebebasan yang tanpa dibatasi oleh hukum menimbulkan berbagai masalah, sepewrti munculnya konflik agam di Indonesia.

Penyelesaian berbagai konflik di Indonesia, khususnya konflik agama yang dilakukan oleh aparat kepolisian dinilai masih tidak tegas. Hal ini diakibatkan karena adanya paradox atas legitimasi wewenang polisi.

Kondisi yang ada mengharuskan polisi, dalam hal ini Polri, untuk mereformasi dirinya agar Polri tidak  menjadi institusi yang dijauhi oleh masyarakat. Reformasi yang dilakuak adalah dengan mewujudkan Polmas sebagai bentuk dari kepolisian sipil di Indonesia.

Dalam upaya mencegah dan menanggulangi konflik agama di Indonesia ada beberapa hal yang dap[at dilakukan. Pertama adalah meningkatkan kedasaran dari seluruh elemen masyarakat akan pentingnya penciptaan masyarakat madani sebagai tujuan reformasi. Kedua adalah meningkatkan budaya kesadaran akan hukum di seluruh lapisan masyarakat. Berkaitan dengan peran polisi dalam penanganan konflik, maka perlu disosialisasikan dan dilanjutkannya system Polmas di Indonesia.

 

 

 


[1] Data hasil olahan laporan Pusdalops Mabes Polri

REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA

REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA:

Aspek Kepolisian[1]

Farouk Muhammad[2]

      Para Pendiri RepublikIndonesiamendeklarasikan bahwa negaraIndonesiayang hendak didirikan oleh negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan. Enam puluh satu tahun berlalu, kita masih bertanya-tanya apakah negara hukum yang diidam-idamkan tersebut telah terwujud atau belum atau setidak-tidaknya kita bertanya sampai sejauh mana negara hukum yang diidam-idamkan tersebut telah mewujud. Menjelang berakhirnya abad ke 20 bangsa kita digoncang oleh tuntutan untuk melakukan reformasi nasional yang mempertegas idaman negara hukum sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum. Gaung keinginan mewujudkan supremasi hukum menggema di mana-mana dan hampir sepanjang waktu.

Pada hari ini, setelah lebih dari delapan tahun gaung reformasi bergema, kita duduk bersama mendiskusikan “Reformasi Sistem Peradilan” karena Panitia Penyelenggara Seminar ini melihat—saya yakin kita, setidak-tidaknya untuk sebagian, sependapat—bahwa “… masyarakat sangat kecewa dengan pelayanan sistem peradilan … tidak efisien … tidak transparan dan tidak mengandung rasa keadilan. … dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.”

Saya menyatakan untuk sebagian mendukung penilaian Panitia karena, di antara berbagai kekurangan, sejumlah kemajuan juga tercatat dari hasil reformasi sistem peradilan khususnya kepolisian. Kulminasi dari berbagai kebijakan & langkah reformasi internal, berbagai kemajuan harus secara jujur diakui telah ditunjukkan oleh segenap jajaran Polri, bahkan prestasinya telah dipersembahkan bagi kehidupan masyarakat sampai level dunia. Dalam bidang penegakan keamanan & hukum, Polri mencatat prestasi pengungkapan berbagai kasus menonjol (celebrity cases). Jajaran Polri secara meyakinkan bukan saja mengungkapkan berbagai kasus pemboman tetapi menanggulangi kegiatan terorisme (internasional dan nasional). Mereka juga mempersembahkan prestasi berkenaan dengan pengamanan kekayaan negara, mulai dari penyelundupan BBM, illegal logging, illegal mining, illegal fishing, dan sejumlah kasus korupsi.

Hasil reformasi internal juga memungkinkan Polri meningkatkan sistem pelayanannya. Penambahan peralatan komunikasi dan transportasi membuat aktivitas polisi semakin terlihat di jalan-jalan raya, di samping patroli laut. Peralatan tranportasi memungkinkan polisi mempercepat gerakannya, baik dalam merespon laporan masyarakat maupun pergeseran pasukan ke wilayah-wilayah konflik. Gambaran dari peningkatan kinerja Polri terindikasi dari laporan hasil penelitian Litbang Media Group bahwa 40 % responden menyatakan citra polisi lebih baik dan hanya 23 % yang menyatakan lebih buruk

 

Hasil survei Media Group tidak lalu harus membuat kita bertepuk dada. Hasil jajak pendapat yang dilakukan Badan Konsultasi Risiko Ekonomi dan Politik (PERC) terhadap 1.476 pebisnis asing di negara Asia pada Januari dan Februari lalu menempatkan Indonesia (bersama Thailand) dengan skor 8,03 sebagai negara terkorup kedua setelah Philipina dengan skor 9,40 (Media Indonesia, 17-03-07: “Penilaian baik yang bisa menipu diri sendiri”).

Untuk memperoleh gambaran tentang sampai sejauh mana negara hukum atau negara yang menjunjung supremasi hukum telah mewujud dalam kehidupan bernegara,  kita perlu meninjau konsep sistem dan praktik penegakan hukum. Untuk melihat efektivitas penegakan hukum, sudah barang tentu kita perlu melihat praktik penyalah-gunaan kekuasaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Berikut ini saya memberikan gambaran hasil pengamatan dan monitoring saya tentang praktik penyalah-gunaan kekuasaan dalam penegakan hukum, termasuk hasil beberapa riset terkait isu tersebut.

 

Bentuk-bentuk Penyalah-gunaan Kekuasaan

Jika kita selami laporan hasil penelitian Media Group ternyata prosentase responden yang menilai lebih buruk (23%) ditambah dengan 28% responden yang menyatakan sama saja berarti sebagian besar responden menilai citra polisi tidak ada perubahan. Dari segi pelayanan, bahkan lebih dari separuh responden menyatakan bahwa berurusan dengan tidak menyelesaikan masalah (52%), bahkan berarti mengeluarkan uang (61%) dan menyita waktu (71%).

Hasil pengamatan saya dan informasi dari berbagai pihak termasuk keluhan korban mengindikasi bahwa praktik penyalah-gunaan kekuasaan masih acapkali terjadi. Pada kesempatan mengisi acara “Semiloka Character Building Dalam Aspek Keberagaman Bangsa” yang diikuti para rektor perguruan tinggi wilayah Indonesia timur/tengah pada tanggal 17 Nopember 2006 di Makasar hampir sebagian besar peserta mempersoalkan sikap dan perilaku petugas Polri yang menyalah-gunakan kekuasaan khususnya dalam penegakan hukum, baik di jalan raya (bidang lalu lintas) maupun kejahatan umum dan khusus. Kisaran suara serupa biasa terungkap pada berbagai kesempatan saya berbicara pada forum-forum publik. Hasil penelitian sejumlah mahasiswa PTIK pada setiap angkatan (mulai angkatan ke-38/2003 sampai angkatan 45/2006) mengungkapkan masih ditemukannya praktik penyimpangan yang dilakukan pejabat Polri.
Temuan jajak pendapat Litbang Media Group yang mengungkapkan bahwa berurusan dengan polisi berarti mengeluarkan mengandung kebenaran. Polisi memang membutuhkan dana siap pakai yang cukup, sementara yang didukung APBN selain terbatas juga perlu diproses. Misalnya, beberapa saat sebelum menulis makalah ini, saya dihubungi salah seorang keluarga di Singaraja Bali tentang penggelapan mobilnya yang diduga dijual di Jember. Saya malah mengajurkan keluarga saya untuk menyediakan dana sewajarnya bagi pemberangkatan petugas (apalagi dari tingkat Polsek) melakukan penyelidikan/pennyidikan ke Jawa Timur. Walau saya menyadari bisa menimbulkan efek yang kurang obyektif dalam tindakan kepolisian, langkah semacam itu masih lebih baik dari pada membiarkan kejahatan tanpa sentuhan penegak hukum. Persoalannya akan menjadi lain, jikalau polisi juga menerima upeti dari pihak tersangka sehingga tidak mengambil upaya paksa dengan alasan yang direkayasa.Fenomena semacam itu bukannya sesuatu yang mengagetkan. Setelah beberapa bulan diterapkannya kebijakan tegas Pimpinan Polri terhadap perjudian dan pungli termasuk illegal logging, PTIK cq. Kelompok Kerja Kajian Masukan Kebijakan & Strategi telah melakukan survey “Dampak Kebijakan Tegas Pemerintah/Pimpinan Polri Terhadap Dinamika Operasional di Kesatuan Kewilayahan” di 10 Polda yang mencakup direktorat-direktorat operasional, 2 Polwil, 39 Polres dan 86 Polsek. Survey mengungkapkan penyusutan pendapatan kesatuan-kesatuan kewilayahan antara 15% sampai 80% dari sumber tidak resmi selama bulan Juli dan Agustus 2005, sehingga menimbulkan dampak, a.l. penurunan dinamika operasional dan “slow down,” peningkatan peranan biro-biro jasa dan calo serta kecenderungan pengalihan sumber pendapatan dengan memanfaatkan kewenangan dalam penanganan kasus-kasus tanpa korban (victimless crimes).

Lebih menarik lagi, polisi menerima dana operasional—yang bahkan jauh melampaui kebutuhan—dari korban/pelapor. Tetapi begitu berhadapan dengan tersangka juga menerima dana yang jumlahnya bisa lebih besar. Akibatnya, penyelesaian perkara menjadi terkatung-katung.

Sudah barang tentu bentuk-bentuk komersialisasi jabatan yang diilustrasikan di atas hanya menyangkut perkara-perkara yang berkaitan dengan materi/uang. Untuk penanganan perkara-perkara murni kekerasan fisik, terutama pembunuhan, biasanya polisi bersikap relatif obyektif. Sebaliknya, tindak pidana tanpa korban (warga) merupakan lahan yang empuk. Penyalah-gunaan narkoba merupakan kasus klasik yang memberi “nafkah” polisi, apakah sebagai institusi (dukungan biaya operasional komando) atau sebagai individu. Seseorang (berduit) bisa saja tiba-tiba dituduh membawa narkoba karena polisi menemukan barang bukti di dalam mobilnya. Polisi mendapat acungan jempol karena keberhasilannya mengungkap pabrik-pabrik besar estasi. Dalam keseharian, berapa banyak pemakai dan pengedar narkoba yang di”lolos”kan minimal diperingan tuduhan tindak pidananya oleh polisi setelah menerima sejumlah uang, misalnya dengan menghilangkan atau mengurangi jumlah barang bukti. “Buang pasal tambah pasal” merupakan ungkapan yang acapkali ditujukan terhadap praktik komersialisasi jabatan di kalangan pejabat penegak hukum.

Pembiaran, merupakan bentuk penyalah-gunaan kekuasaan yang tidak memerlukan proses penyidikan perkara yang telah terjadi. Perjudian, illegal logging, illegal mining dan penyelundupan merupakan bisnis gelap yang mempersyaratkan “main mata” dengan pejabat, bukan hanya polisi tetapi juga penegak hukum lain, pejabat keamanan dan kepala daerah dan dinas-dinas teknis.

Jaksa dan hakim juga tidak kalah kelihaiannya. Laporan hasil penelitian KHN (2003b) mengungkapkan:

The poor state of our legal institutions is also evident from the abysmal services that are provided, including delays in the investigation process, the collapse of prosecutions in cases of major public import, judicial decisions that fail to satisfy the public’s sense of justice, abuse of power, rampant corruption, collusion and nepotism in the law enforcement process from the investigation stage right up the handling down of a final decision by a court, and irregularities and abuses in the judgment execution process.
Penahanan termasuk penangguhan dan pengalihan jenis tahanan merupakan lahan diskresi yang menghasilkan uang. Semakin besar nilai materi/uang diperkarakan semakin tinggi pejabat yang terlibat dan semakin besar nilai uang yang dipertarungkan. Untuk kasus-kasus yang melibatkan pengusaha menengah ke atas, angka ratusan juta hingga milyaran rupiah bukan soalnya yang aneh. Jaksa sudah tidak sungkan-sungkan meminta dana sebesar itu.

Advokat/pengacara tidak bisa dikecualikan dari keikut-sertaan mereka dalam komersialisasi jabatan dalam penegakan hukum. Mereka mungkin bisa menjadi penggagas tetapi juga “terpaksa” harus berperan sebagai penghubung antara pejabat penegak hukum dengan kliennya, walaupun juga perlu dicatat bahwa bisa jadi praktik semacam itu tidak terlepas dari kondisi perbedaan penghasilan antara pejabat penegak hukum dan pengacara.

Di lembaga-lembaga pemasyarakatan sejumlah temuan mengungkapkan tentang peredaran dan konsumsi narkoba oleh para penghuninya. Sudah barang tentu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para penghuni tidak bisa dikatakan bebas dari “kerja sama” dengan petugas.

Perbuatan penyalah-gunaan kekuasaan seperti yang saya uraikan di atas jelas tidak bisa digeneralisasikan untuk semua polisi, jaksa, hakim, pengacara dan pejabat lembaga pemasyarakatan. Tetapi untuk mengatakan bahwa bahwa perilaku demikian hanyalah merupakan ekses, atau simptom di tengah lautan luas, juga tidak. Hasil survei lembaga Transparansi Internasional (TI) Indonesia tentang Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2006 mengungkapkan:

Meskipun ada perbaikan disana sini pelaku usaha masih melaporkan bahwa lembaga vertikal (Polisi, Peradilan, Pajak, BPN, Imigrasi, Bea dan Cukai, Militer, dll) masih dipersepsikan sangat korup. Yang lebihmemalukan lagi sekarang ini mereka tidak canggung-canggung dalam meminta suap, hal ini dikonfirmasikan oleh laporan para pelaku usaha bahwa inisiatif suap lebih banyak dilakukan oleh aparat. Responden melaporkan bahwa Lembaga Peradilan merupakan lembaga yang paling tinggi tingkat inisiatif meminta suap hingga 100 %, disusul Bea dan Cukai 95 %, Imigrasi 90 %, BPN 84 %, Polisi 78 %, Pajak 76 %.”

 

Bentuk korupsi pada dasarnya dapat digolongkannya ke dalam dua sifat, yaitu:

  1. general/massal: merajalela (di mana-mana), relatif terbuka (mudah diketahui), menyangkut publik (banyak orang) dan dengan jumlah uang yang relatif kecil serta pada umumnya melibatkan pegawai/pejabat rendahan dan didorong oleh kebutuhan primer baik pribadi maupun institusi;
  2. spesifik/terbatas: hanya pada kesempatan/menyangkut kasus  tertentu (eksklusif), relatif tertutup dengan modus yang canggih (sulit dibuktikan), melibatkan orang tertentu (bisnis) dan pejabat berwenang yang lebih tinggi dengan jumlah uang relatif besar dan biasanya lebih didorong oleh keserakahan dari pada kebutuhan primer.

 

Bagi saya, korupsi yang paling tajam irisannya adalah yang berkaitan dengan penyalah-gunaan wewenang dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, pejabat bisa bersifat reaktif melayani permohonan klien terutama yang bersifat proaktif dalam bentuk tekanan terhadap klien untuk menyerahkan sejumlah uang/materi agar perkaranya diproses secara menguntungkan. Dalam hal ini proses suap berlangsung dalam kondisi status para pihak yang bersifat vertikal (hierarkhis). Walaupun tidak menyangkut jumlah uang yang besar seperti korupsi terhadap kekayaan negara , korupsi model ini menyayat perasaan terutama para pencari keadilan. Gaungnya dengan mudah menyebar sehingga pada gilirannya mengurangi jaminan kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah khususnya aparat penegak hukum.

Beban Kerja dan Distribusi Kewenangan

 

Sejumlah hasil penelitian dan pemikiran mengungkapkan tentang berbagai faktor yang menerangkan fenomena penyalah-gunaan kekuasaan khususnya korupsi di Indonesia, misalnya, faktor kesejahteraan. Saya tidak menolak fakta bahwa memang gaji/pendapatan pegawai khusnya pejabat penegak hukum terutama polisi sangat tidak mencukupi untuk jaminan suatu kehidupan yang layak. Tetapi persoalannya, apakah semua polisi melakukan korupsi untuk mengatasi kekurangan gaji mereka. Mungkin banyak polisi yang melakukan korupsi yang bersifat masal tetapi hanya sebagian kecil polisi yang serakah. Karena itu, bagi saya faktor kesejahteraan bukan merupakan variabel yang dominan menerangkan fenomena korupsi di Indonesia.

Faktor lain yang saya lihat cukup mempengaruhi efektivtas penegakan hukum sehingga perlu diperhitungkan dalam menyusun reformasi sistem peradilan pidana adalah beban kerja aparat penegak hukum.

 

Pertama, perbuatan melanggar hukum dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari hampir dengan mudah dapat disaksikan di mana-mana, di jalan/pinggir jalan, di tempat umum, di lembaga-lembaga pendidikan, di pasar/pertokoan dan tempat-tempat kerja  dan di tempat-tinggal tinggal. Pelakunya mulai masyarakat kebanyakan sampai elite politik, ekonomi, pendidikan bahkan penegak hukum. Berapa besar angka gelap belum diungkapkan secara pasti oleh suatu penelitian, tetapi dapat dibayangkan bahwa hanya sebagian kecil pelanggaran hukum yang terjamah proses SPP, sementara sebagian besar terutama perkara-perkara serba ringan terutama pertikaian antar warga hampir berlalu tanpa ada kepastian hukum.

Dewasa ini secara formal sistem peradilan pidana menentukan bahwa setiap kasus pelanggaran hukum hanya mungkin diselesaikan melalui prosedur hukum acara pidana, yang diawali dengan proses pelaporan pada pejabat Polri. Peraturan hukum menetapkan bahwa kecuali dalam hal penyidikan dihentikan karena alasan yuridis setiap perkara yang ditangani polisi harus diproses sesuai ketentuan hukum. Namun di lain pihak terdapat suatu aturan bahwa polisi diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara serba ringan sehingga proses penyelesaiannya tidak sampai ketingkat pengadilan.
Dalam praktiknya, dalam kehidupan sosio-kultural bangsa Indonesia, penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana tidak jarang dilakukan melalui mekanisme informal, terutama perkara-perkara yang menyangkut pertikaian antar warga dalam suatu komunitas (Alkostar, 2007). Di negara-negara maju sekalipun terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan perkara-perkara (misdeamenor) melalui mekanisme informal yang difasilitasi oleh pihak ketiga (alternative dispute resolution atau victim-offender reconsiliation program). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelesaian informal demikian tenyata lebih dirasakan manfaatnya oleh kedua belah pihak (pelaku dan korban).Gagasan untuk memberdayakan potensi lokal dalam penyelesaian perkara pelanggaran hukum serba ringan adalah sejalan dengan tuntutan kepastian hukum sebagai salah satu pilar dalam negara yang menjunjung supremasi hukum. Artinya, bahwa harus ada kepastian bahwa setiap pelanggaran hukum menuntut adanya reaksi sosial. Reaksi sosial tidak selalu harus dalam bentuk istem peradilan pidana formal; reaksi sosial dalam bentuk informal sekalipun memberikan jaminan tentang adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, jika sistem peradilan pidana formal tidak mampu menjamin kepastian hukum maka sistem informal perlu dikembangkan terutama untuk menangani perkara-perkara pidana serba ringan yang menyangkut pertikaian antar warga dalam suatu komunitas.

Kebijakan Kapolri sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan No. Pol.: Skep/433/VII/2006 tgl 1 Juli 2006 yang memberi kewenangan kepada petugas Polmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) untuk menyelesaikan perkara serba ringan dan pertikaian antara warga perlu diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam Perma No. 02 tahun 2003 dan dengan menganalogkan dengan ketentuan pasal 45a Undang-undang No. 5 tahun 2004 kualifikasi perkara pidana kecil (serba ringan) perlu ditingkatkan menjadi sampai dengan tindak pidana dengan ancaman paling lama satu tahun dan/atau diancam pidana denda (Alkotsar, 2007)

 

Kedua, beban kerja aparat penegak hukum terdistribusi secara tidak proporsional. Hukum acara pidana yang berlaku sekarang menuntut polisi untuk di satu pihak menangani setiap pelanggaran hukum yang dilaporkan kepada dan ditemukan oleh mereka dan dilain pihak bekerja optimal bukan saja untuk mengungkap dan membuktikan tindak pidana tetapi juga melengkapi berkas perkara secara sempurna. Jaksa penuntut umum, boleh dikatakan hanya menerima hasil bersih berkas perkara bersama tersangka dan alat bukti untuk dilimpahkan kepada pengadilan. Dalam hal penuntut umum memandang belum sempurna, penyidik dibebani kewajiban untuk melengkapinya. Perbedaan pendapat hukum pun tidak jarang terjadi antara penyidik dan penuntut umum dalam menilai suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Penerapan kebijakan yang disarankan di atas diharapkan akan mengatasi permasalahan beban kerja kepolisian dalam menangani laporan/pengaduan/temuan di antara sekian banyak pelanggaran hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Berkaitan dengan itu pula, maka rekomendasi kedua yang disarankan adalah peninjauan kembali pembagian kewenangan penyidikan antara polisi dan jaksa. Pekerjaan penyidikan sebaiknya dibebankan juga kepada kejaksaan, sehingga polisi cukup melakukan penyidikan awal karena dituntut untuk menangani perkara-perkara baru yang tanpa hentinya dilaporkan/diadukan oleh warga dan/atau ditemukan oleh polisi. Dengan sistem yang berlaku sekarang tidak memungkinkan polisi untuk menangani secara optimal semua perkara, sebaliknya jaksa boleh dikatakan hanya memproses perkara yang relatif sudah siap dilimpahkan ke pengadilan. Rekomendasi ini sejalan dengan “Kesepakatan Bersama Pimpinan Lembaga-Lembaga Penegak Hukum (Law Summit III) tanggal 16 April 2004 di Jakarta: “… upaya pembaruan materi hukum terutama yang menyangkut hukum acara dan proses penegakan hukum, yang harus didasarkan atas suatu konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berorientasi pada kepentingan pelayanan publik, serta yang menjamin keselarasan hubungan dan kewenangan antar lembaga dalm prinsip checks and balances, …”

Pengawasan

 

Di antara berbagai faktor yang menerangkan fenomena ketidak-efektifan penegakan hukum khususnya penyalah-gunaan kekuasaan dalam penegakan hukum, faktor sistem dan pelaksanaan pengawasan (kontrol) memegang peranan penting.

 

Pertama, tanpa menyampingkan faktor-faktor lain yang ikut menerangkan kinerja Polri, saya memberi  penekanan pada aspek manajemen. Dari sudut manajerial, saya melihat fungsi kontrol memainkan peranan yang signifikan dalam menjamin tampilan polisi yang profesional, transparan dan amanah. Jelas bahwa titik berat harus diletakkan pada fungsi kontrol yang diemban oleh pimpinan unit operasional Polri terdepan (first-line superviser) dan pengemban fungsi manajemen operasional (Polres).yang menerapkan sistem pengawasan melekat (built-in control). Di samping itu, fungsi kontrol internal dilaksanakan oleh berbagai unit eperti pengawasan teknis oleh satuan-satuan fungsi pada tingkat Polda dan Mabes dan pengawasan fungsional, baik yang dilakukan oleh unsur-unsur inspektorat pengawasan umum dan perbendaharaan (Itwasda pada tingkat Polda dan Itwasum pada tingkat Mabes) yang difokuskan pada pengawasan manajerial maupun yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pembinaan profesi dan pengamanan internal (Propam mulai dari tingkat Polres sampai Mabes Polri) yang difokuskan pada pengawasan sikap dan perilaku individual.

Pilihan sistem pengawasan internal atau eksternal biasanya menjadi isu yang dipertimbangkan oleh masing-masing negara. Jepang, misalnya, lebih menyerahkan kepercayaan pada mekanisme internal. Itu pun perlu dicatat bahwa sistem organisasi dan manajemen kepolisian Jepang menempatkan kepolisian sebagai lembaga yang berada di bawah kebijakan dan kontrol bersama pemerintah dan masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Negara-negara lain pada umumnya meragukan, sampai sejauh mana obyektivitas pengawasan internal bisa dijamin. Karena itu,   “American police departments have traditionally relied on line officers to exercise internal control, but since World War I, the establishment of special investiogation has become more popular” (Berkley, 1969). Amerika nampaknya percaya bahwa: “It is an unwritten law in police departments that police officers nust never testify agaisnt their brother officers” (Berkley, 1969). Namun perlu dicatat pula penekanan Goldstein (1967) bahwa: “An agency functioning outside a police department does not have the capacity to substitute for the numerous echelons of supervising officers that are required around the clock”. Ini berarti bahwa perpaduan antara pengawasan eksternal dan internal merupakan sistem yang ideal.
Badan-badan kepolisian pada negara-negara demokratis, terutama pada level lokal, membuka peluang bagi akses masyarakat lokal dalam manajemen khususnya pengawasan kepolisian karena dengan demikian mereka bisa mengharapkan dukungan masyarakat. Charles Reith (1940) telah mengingatkan kita bahwa kekuatan polisi tidak terletak pada otoritas hukum yang dimilikinya atau bedil yang disandangnya, tetapi “the chief element of the power of the police is the approval of the community, and their success depend on their ability to achieve their ends”Sistem organisasi dan manajemen Polri yang kita anut dewasa ini, hampir tidak membuka akses yang memungkinkan keikutsertaan komunitas dan pemerintahan lokal dalam manajemen kepolisian, sebagaimana yang kebanyakan berlaku bagi rekan-rekan se-profesinya di negara-negara—terutama negara-negara maju/demokratis—lain. Kecuali bagi negara-negara kecil (dalam teritori), hampir tidak ada lagi negara-negara yang sepenuhnya mempertahankan model Kontinental (sentralistik)—seperti halnya juga hampir tidak ada lagi yang sepenuhnya mempertahankan model Anglosaxon (desentralistik) (Muhammad, 2005).

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, Polres harus benar-benar diotonomikan. Ini bukan saja menyangkut alokasi sumber daya yang memadai tetapi juga dengan pemberian kewenangan yang semestinya, termasuk kewenangan mengambil tindakan administratif (pemberhentian sementara, pemotongan gaji dll) terhadap anggota yang melanggar hukum dan mencemarkan nama baik organisasi. Sejalan dengan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka anggaran Polri juga harus diusahakan bersumber dari pemerintah daerah. Suatu wadah bersama antara pemerintah/Polri dan masyarakat perlu diadakan. Wadah tersebut bertugas merumuskan kebijakan umum dan melakukan pengawasan (manajerial dan operasional) termasuk atas pengaduan-pengaduan masyarakat. Pemikiran itulah yang acapkali saya kumandangkan sebagai “desentralisasi sistem manajemen Polri”, yang tidak lalu berarti sebagai desentralisasi lembaga Polri (Muhammad, 2007).

 

Kedua, kelemahan dalan sistem dan pelaksanaan pengawasan bukan hanya menyangkut sistem kepolisian. Hasil penelitian KHN (2003b) mengungkapkan bahwa:  “Complaints are not acted upon, and it is as if there is a total lack of supervision over the administration of justice in general”.

Efektivitas sistem pengawasan internal ternyata juga diragukan. Hasil penelitian KHN (2003a) mengungkapkan:

Walaupun sebagian besar mengakui bahwa telah ada sistem pengawasan terhadap lembaga peradilan namun mereka menyatakan pula bahwa hampir semua sistem pengawasan tersebut tidak berjalan dengan baik. Dari data penelitian juga dapat diketahuin bahwa tingkat kepercayaan aparat penegak hukum terhadap sistem pengawasan yang berjalan di lembaganya sendiri (sistem pengawasan internal) tidak terlalu baik. Kelemahan lembaga pengawas internal tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu tingginya esprit de corps, terbentuknya solidaritas berupa perlindungan profesi dan hukum tutup mulut bila itu menyangkut kelemahan/kesalahan sesama teman atau kelemahan organisasi.

 

Berkenaan dengan itu, Pertemuan Puncak Pejabat Tinggi Hukum juga menyepakati tentang keperluan mengakomodasi “… keikutsertaan lembaga-lembaga eksternal dalam sistem pengawasan, …”. Berkenaan dengan temuan penelitiannya, KHN (2003a) merekomendasikan:
Guna penciptaan lembaga pengawas yang mampu menerapkan pengawasan secara efektif dan efisien serta memiliki daya dukung yang kuat, lembaga pengawasan eksternal dimasa mendatang sekurang-kurangnya harus memiliki prinsip-prinsip kelembagaan yang berdaya guna dan berhasil guna. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah prinsip independensi, yuridikasi yang tegas dan wewenang yang memadai, kemudahan untuk diakses, efisiensi untuk operasional dan pertanggungjawaban.

Solidaritas di kalangan sesama penegak hukum juga membuat lembaga pra-peradilan tidak bisa diharapkan bekerja efektif. Berkenaan dengan kelemahan tersebut saya sependapat dengan rekomendasi KHN (2003b): “Kebutuhan untuk memperluas ruang lingkup pengawasan pra-peradilan, termasuk menangani praktek penundaan (delay) penyelesaian kasus. Pembentukan hakim komisaris perlu diwujudkan sehingga dapat memainkan peran yang aktif dalam mengawasi seluruh rangkain proses penegakan hukum”.

Sementara itu, lembaga-lembaga pengawasan ekstra seperti Ombudsman, Komisi Yudisial (KY), Komisi Kejaksaan (KK), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Komisi Kode Etik Advokat Indonesia (KKEAI) belum bisa terlalu diharapkan, untuk tidak mengatakan tidak efektif. Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat pusat patut diragukan karena kedudukannya yang jauh dari tataran operasional. Berkley(1969) telah mengingatkan bahwa lembaga penegak hukum “should not be controlled by authorities located at a distance from the community”.

 

Ketiga, pengendalian diskresi penegak hukum. Disadari bahwa pekerja para pejabat dalam Sistem Peradilan Pidana adalah pekerjaan yang sarat dengan pengambilan keputusan yang bersifat diskretif  karena ketentuan-ketentuan hukum tidak mampu dirumuskan secara rinci sehingga dapat menjawab masalah hukum secara hitam putih pada setiap kasus pelanggaran hukum. Implementasi kewenangan penahanan oleh para pejabat penegak hukum adalah salah satu fenomena yang seringkali mendapat sorotan dan dikeluhkan warga. Peraturan hukum (KUHAP) hanya mengatur bahwa seseorang tersangka yang diancam dengan pidana (penjara) lima tahun atau melakukan kejahatan tertentu “dapat” ditahan, dengan rambu-rambu “jika dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya, melarikan diri, dan/atau menghilangkan alat bukti.”

Pencantum kata “dapat” memberi kewenangan yang begitu luas kepada pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan penahanan atas tersangka. Artinya “nasib” tersangka ditentukan secara subyektif oleh penguasa sepanjang dia disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau tindak pidana tertentu yang disebut dalam Kuhap. Pembatasan kewenangan dengan rambu-rambu “jika dikhawatirkan …” pada hakekatnya tidak mengurangi subyektivitas pejabat dalam pengambilan keputusan karena rambu-rambu tersebut bukan merupakan kondisi faktual yang bisa dilihat dan diukur untuk dijadikan bahwa penilaian (unobservable dan unmeasurable). Akibatnya, implementasi kewenangan disktretif tersebut acapkali menimbulkan variabilitas yang dirasakan oleh pencari keadilan terutama bagi golongan tidak mampu sebagai ketidak-pastian hukum.
Beberapa waktu yang lalu PTIK telah melaksanakan serangkaian kegiatan ilmiah untuk mengkaji-kembangkan konsep yang dapat meminimalisasi penyalah-gunaan diskresi. Suatu konsep telah disampaikan kepada Mabes Polri c.q. Bareskrim Polri, dengan harapan dapat ditindak-lanjuti sehingga merupakan suatu kebijakan pengendalian diskresi baik dalam rangka penahanan termasuk penangguhan penahanan maupun pengambilan keputusan dalam rangkaian proses penyidikan pada umumnya.

Keempat, manajemen informasi penanganan perkara. Sejak seseorang menyampaikan laporan/pengaduannya kepada polisi sampai menjelang proses persidangan di pengadilan tingkat pertama hampir tidak ada mekanisme formal yang menjamin hak pelapor untuk memperoleh informasi tentang perkembangan penanganan laporan/pengaduannya. Selama ini kalaupun pelapor/korban menanyakan perkembangan penanganan laporan/pengaduannya jawaban klise yang acapkali didengar adalah “sedang dalam proses”. Pertanyaan bahkan komplain melalui surat jarang mendapat respon. Beberapa kesatuan Polri sudah menunjukkan kepeduliannya atas fenomena demikian, bahkan dengan memanfaatkan mekanisme melalui teknologi informasi membuka peluang bagi akses publik untuk memperoleh informasi tentang perkembangan penanganan perkara yang dilaporkannya. Tetapi biasanya langkah demikian tidak langgeng karena sangat ditentukan oleh kepedulian individual seseorang pimpinan, sehingga jika terjadi pergantian pimpinan mekanisme demikian lambat laun menghilang.

Terhadap permasalahan ini, forum Law Summit III telah menyepakati pengembangan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik. Program ini mencakup kegiatan: “Pembangunan Sistem Manajemen Informasi Penanganan Perkara (SMIPP), yang mencakup proses penanganan perkara mulai dari penerimaan laporan/pengaduan /gugatan/permohonan sampai pelaksanaan putusan”.

 

—————–

 

REFORM SPP BPHN : FAROUK M.

 

D a f t a r    P u s t a k a

Alkostar, Artidjo, 2007. “Alternatif Dispute Resolution Sebagai Salah Bentuk

Mekanisme Pemecahan dan Penanganan Masalah Dalam Proses Penegakan Hukum Polri”. Makalah disampaikan “Seminar Alternatif Dispute Resolution” yang diselenggarakan oleh Divisi Pembinaan Hukum Polri, tanggal 28 Februari 2007 diJakarta.

Berkley, George E. 1969. The Democratic Policemen.BostonUSA: Bacon Press.

Goldstein, Herman. 1967. “Administrative problems in controlling the exercice of police authority” dalam The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science., Vol. 58 No. 2:160-172.

                                                                                                                                                                                                                                                             

KHN (Komisi Hukum Nasional), 2003a. “Administrasi Peradilan – Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu (Laporan Akhir)” Tim Peneliti KHN, Jakarta.

————–2003b. Law Reform Policies (Recommndations).Jakarta: TheAsia Foundation dan Partnership.

————–2003c. “Laporan Akhir Akses ke Peradilan.” Kelompok Kerja F.3 Sentra HAM Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Media Indonesia. 2007. “Citra Baik, tetapi Layanan Buruk” Jakarta, 5 Maret 2007.

Muhammad, Farouk. 2005. Menuju Reformasi Polri. Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung.

————–2007. ”Reformasi Polri: Kemajuan, tantangan dan arah pengembangan”. Disampaikan pada Seminar “Membangun Komitmen dan Kerjasama antara Pemerintah, Polisi dan Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Sosial di Tingkat Lokal Melalui Program Perpolisian Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Percik, tanggal  21 Maret 2007 di Kampung Percik Salatiga Jawa Tengah.

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2005. “Laporan Sementara Hasil Penelitian tentang Dampak Kebijakan Tegas Pemerintah/Pimpinan Polri terhadap Dinamika Operasional di Kesatuan Kewilayahan”. Jakarta: PTIK (tidak dipublikasikan).

Pertemuan Puncak Pejabat Tinggi Negara di Bidang Hukum & Peradilan serta Pimpinan Profesi Hukum (Law Summit III), 2004. “Pembenahan Lembaga Penegakan Hukum Dalam Rangka Memulihkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Supremasi Hukum”.Jakarta: 16 April 2004.

Reith, Charles. 1940. Police Principles and the Problem of War. London:Oxford University Press.

Transparansi InternasionalIndonesia, 2007. “Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi Indonesia–2006”. http://www.ti.or.id/pusatdata/37/tahun/2007/bulan/02/tanggal/28/id/507/

REFORM SPP BPHN : FAROUK M.

 

 

LAMPIRAN:

TEMUAN PENELITIAN

 

A. Hasil Penelitian Mahasiswa PTIK angkatan 39A (2004) tentang KKN dalam tubuh Polri

KKN pada Satuan Reserse-Kriminil

  1. Penyimpangan prosedur penangguhan penahanan,
  2. Rekayasa penanganan/penindakan kasus illegal logging,
  3. Kolusi dalam penyelenggaraan perjudian (toto gelap),
  4. Penyimpangan prosedur pinjam pakai barang bukti,
  5. Penyimpangan penerbitan surat keterangan kehilangan kendaraan bermotor untuk persyaratan klaim asuransi,
  6. Penyimpangan dalam penanganan kasus narkoba,
  7. Penyimpangan dalam penanganan kasus depo bahan bakar minyak (BBM) illegal,
  8. Penyimpangan proses penyelidikan kasus pidana,
  9. Kolusi pengelolaan  kegiatan prostisusi,
  10. Terjadinya sindikat tindak pidana bidang pertanahan,
  11. Penyimpangan dalam penyelidikan dan penyidikan peredaran VCD bajakan.

KKN pada Satuan Intelkam (Intelijen Keamanan)

  1. Praktik pungutan liar dalam penerbitan surat ijin keramaian dan usaha hiburan
  2. Pungli dalam penerbitan SKCK
  3. Praktik intimidasi dan kolusi dalam menangani tenaga kerja asing
  4. Kolusi antara pengelola perjudian dan aparat Set Intelkam
  5. Penyalahgunaan wewenang dalam penanganan tindak pidana umum

 

KKN pada Satuan Samapta

  1. Penanganan illegal logging: dalam bentuk penerimaan sejumlah imbalan dari pelanggar hukum dengan cara tidak melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya.
  2. Perlakuan diskriminatif dan komersialisasi ruang tahanan: penerimaan imbalan uang untuk keistimewaan jam besuk dan perlakuan.

KKN pada Satuan Lalu Lintas

  1. Penyimpangan dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas
  2. Penyimpangan pada proses tindak lanjut perkara laka lantas dengan korban meninggal dunia
  3. Penyimpangan dalam proses penegakan hukum

B.  Hasil Penelitian Sentra HAM Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta(Kelompok Kerja F.3 KHN) tentang Akses ke Peradilan

  1. Masih ada warga masyarakat yang tidak mengetahui ke mana harus melaporkan/mengadukan tindak pidana yang dialami/diketahuinya, masih ada warga masyarakat yang menganggap melapor/mengadu pada aparat penegak hukum sebagai perbuatan yang membuang-buang waktu dan biaya, ada yang menganggap polisi kurang tanggap terhadap laporan/pengaduan yang disampaikan.
  2. Masih banyak pencari keadilan yang tidak mengetahui hak-haknya, seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk memperoleh penangguhan penahanan.
  3. Alasan yang bersifat subyektif masih mendominasi tindakan penahanan, dikabulkannya atau ditolaknya permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan jenis penahanan.
  4. Masih ada tersangka/terdakwa maupun saksi yang mengalami perlakuan kasar dan dipojokkan pada saat memberikan keterangan pada aparat.
  5. Jumlah tersangka/terdakwa yang mendapat bantuan hukum dalam proses pemeriksaan masih relatif sedikit, karena tidak mengetahui hak tersebut dan/ atau tidak mampu penasihat hukum dan tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma.
  6. Masih ada aparat yang menyarankan agar tersangka/terdakwa tidak didampingi penasihat hukum atau mencabut kuasanya dalam hal ia sudah memiliki penasihat hukum.
  7. Masih terjadi saling lempar tanggung jawab antar sub sistem SPP dalam pemenuhan hak pencari keadilan.
  8. Masih kurang koordinasi antara sub sistem SPP.
  9. Masih kurangnya perhatian aparat penegak hukum pada korban sebagai pihak yang langsung dirugikan dalam tindak pidana.
  10. Masih ada sikap inkonsisten dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya (kadang bersikap formal legalistis, disaat lain berfikiran praktis : bila tidak ada ketentuan tegas yang memberi kewajiban padanya, maka tidak akan dilaksanakan; tetapi kadang meskipun ada atuaran yang mewajibkannya, selama tidak ada keberatan dari pencari keadilan maka hal itu tidak dilaksanakan).
  11. Aparat kadang masih berfikir secara parsial (hanya demi kepentingan lembaga sendiri) dalam bertindak dan tidak melihat tujuan keseluruhan sistem.
  12. Terjadi kelebihan kapasitas yang sangat luar biasa di Lembaga Permasyarakatan.
  13. Anggaran dan fasilitas yang sangat jauh dari memadai untuk pelaksanaan proses pemeriksaan dan pemenuhan hak-hak pencari keadilan, misalnya dalam hal bantuan hukum, kondisi di LAPAS, administrasi di pengadilan.
  14. Lembaga hakim Wasmat (Pengawas-Pengamat) tidak berfungsi.
  15. Rendahnya kinerja aparat penegak hukum sangat dipengaruhi oleh kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia.

 

 

REFORM SPP BPHN : FAROUK M.

——-


[1] Disampaikan pada “Seminar tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 3 – 4 April 2007 di Palembang.

        [2] Guru Besar Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Program Pasca Sarjana UniversitasIndonesia(PSP-UI).

Menjawab Perkembangan Situasi Keamanan Dengan Mengefektifkan Polmas

Menjawab Perkembangan Situasi Keamanan

Dengan Mengefektifkan Polmas [1]

Farouk Muhammad [2]

 

Indonesia yang kita cintai dewasa ini sedang dilanda berbagai “badai” yang membuat hidup dan kehidupan kita tidak nyaman. Badai yang dihadapi bersumber bukan saja dari atas dan dari bawah permukaan bumi, tetapi terutama yang bersumber dari manusia dan ciptaan manusia. Berita media massa sehari-hari hampir tidak luput dari kabar “pertempuran” dan penangkapan teroris, pengungkapan jaringan narkoba dan penyergapan penculik dan penyelamatan anak korban penculikan atau perdagangan manusia. Di lain pihak, konflik SARA, perkelahian antar kampung, tindakan main hakim sendiri secara berkelompok, unjuk rasa yang anarkis, dan lain-lain. Kesemuanya menimbulkan korban manusia, luka atau jiwa, selain kerugian materil yang tidak sedikit.

Di sini saya tidak berbicara tentang dari mana sumber atau akar permasalahan fenomena sosial demikian. Yang mau dibahas adalah apa yang telah dilakukan dan yang tidak dilakukan sehingga kita harus diterpa “badai keamanan” seperti yang acapkali terjadi akhir-akhir ini. Kita telah bekerja keras, siang dan malam, mengurus kehidupan bernegara dan berbangsa dengan cara-cara tidak jauh berbeda yang dilakukan oleh nenek moyang kita: sentralistik, birokratis, legalistik, dan bahkan masih menunjukkan karaktek kekuasaan dari pada pelayanan serta lebih berorientasi kepentingan korporasi dari pada pasar. Kita mungkin tidak peduli apakah barang “dagangan” kita (layanan kepolisian) laku di pasar (pemangku kepentingan) yang penting memberi kepuasan kepada korporasi atau lembaga, teristimewa bos, para pembuat kebijakan. Inilah karakter kehidupan berbangsa dan bernegara warisan milenium yang lalu yang dikritisi para futurulog sebagai tantangan pada awal abad ke 21 ini.

Dalam kehidupan bersama kita dewasa ini, kerjasama “saling menguntungkan” antara atasan dan bawahan masih berlangsung. Bawahan senang menyuguhkan santapan yang mengenakkan bos (ABS atau asal bapak senang) dan bos yang suka mengamini bahkan membela anak buah (defence); dari pada repot-repot mencari kebenaran yang bisa berakibat mencoreng muka sendiri. Inilah saya rasa praktek kepemerintahan yang sengaja atau tidak masih senang kita pelihara.

 

Community Policing

Kita cenderung lebih senang menangani sendiri permasalahan dari pada mendelegasikannya kepada perangkat pelaksana pada tingkat yang lebih rendah dan dari pada membuka diri dan melibatkan pemangku kepentingan lain untuk ikut dalam pemecahan permasalahan. Sejalan dengan prinsip-prinsip masyarakat madani (civil society), kebutuhan untuk mengedepankan prinsip desentralistik, memfokuskan pada pemecahan permasalahan, melibatkan dan memberdayakan masyarakat dan menyingkirkan pendekatan yang otoriter telah melahirkan paradigma baru tentang prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).

Dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, pergeseran paradigma tersebut mendorong pengembangan konsep civil police (kepolisian sipil) yang menawarkan pendekatan yang humanistis, polisi yang saling menghargai dan berinteraksi dengan warganya dengan santun dan beradab dalam menyajikan layanan kepolisian.

Sejalan dengan itu, pada dekade 70an mulai diluncurkan model perpolisian kontemporer: Community-Oriented Policing (COP) dan atau Community Policing (CP). Karena itu, filosofi yang melatarbelakangi kelahiran CP adalah pemecahan permasalahan dalam kehidupan tidak dapat lagi dilakukan secara terpusat tetapi harus diturunkan ke lapis yang serendah mungkin (desentralisasi) dan tidak dapat lagi ditangani secara sepihak oleh komponen politik (negara) tetapi harus diatasi bersama melalui pemberdayaan komponen masyarakat (empowering).

 

Community Policing ala Indonesia: Polmas 

Di Indonesia, konsep CP dipadukan dengan konsep Sistem Keamanan Swakarsa yang disebut Polmas (Perpolisian Masyarakat) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005. Model CP menekankan pada kemitraan sejajar antara polisi dan komunitas dalam pemecahan permasalahan secara bersama. Sebaliknya dalam praktek Siskamswakarsa yang mentradisi dalam kehidupan bangsa kita dikenal  adanya praktek penyelesaian perkara secara kekeluargaan (informal). Polmas merupakan pengembangan model Siskamswakarsa yang disesuaikan dengan konsep kekinian (CP). Karena Itu Polmas dapat disebut sebagai CP ala Indonesia.

Polmas mengandung dua unsur utama, yaitu pemecahan permasalahan dan  kemitraan.

 

Unsur Utama Pemecahan Permasalahan

Yang pertama mengutamakan upaya pencegahan. Pemecahan masalah melalui upaya pencegahan bukan hanya sekedar mengadakan patroli atau ronda kampung (preventif pasif), seperti yang biasa kita lakukan dalam konsep Siskamswakarsa atau Siskamling. Konsep tersebut masih diwarnai oleh suatu pemikiran bahwa masyarakat adalah obyek pemolisian karena di sana ada penjahat atau calon pelaku sehingga perlu dijaga. Ditinjau dari sudut teori aktivitas rutin (routine activities theory) yang melihat kejahatan (jalanan  atau street crimes) sebagai perpaduan dari tiga unsur yaitu adanya calon pelaku yang termotivasi (motivated offender); adanya sasaran yang menarik (suitable target) dan ketiadaan penjaga yang berkemampuan (uncapable guardian), ronda kampung hanya menekankan pada unsur terakhir.

Model perpolisian komunitas atau masyarakat juga menekankan pada aspek lainnya yaitu kemampuan pencegahan kejahatan oleh warga masyarakat sendiri. Warga harus dilibatkan dalam keseluruhan upaya pencegahan kejahatan dengan mengajak mereka untuk tidak melakukan sesuatu atau memberikan kesempatan bagi terjadinya kejahatan; misalnya, pergi jalan-jalan ke tempat umum/keramaian dengan memakai perhiasan emas yang mencolok. Semestinya, jika  tindak pidana (pencopetan) terjadi, kita tidak bisa hanya menyalahkan pencopet, tetapi korban ikut memberi kontribusi bagi timbulnya kejahatan tersebut.

Lebih dari itu, warga melalui kebersamaan mereka, apalagi secara terpadu bersama pemerintah dan unsur-unsur terkait diharapkan tidak hanya berkhotbah untuk mencegah ”niat” melakukan kejahatan, tetapi yang terpenting bagaimana secara konkrit dan proaktif berupaya mengurangi pengangguran, meningkatkan kepedulian warga jika menemukan hal-hal yang mencurigakan, dan lain-lain.

Suatu komunitas yang menyimpan benih kejahatan—umum atau kejahatan jalanan—harus dibangunkan kesadarannya, bukan dengan khotbah atau ceramah polisi, tetapi diajak berdialog sesama warga bahwa kejahatan itu mungkin membawa manfaat sesaat bagi individu pelaku tetapi mengakibatkan kerugian bahkan saling merugikan dalam kehidupan bersama. Forum dialog diharapkan meningkatkan interaksi dan pertukaran informasi untuk meminimalisasi kejahatan, misalnya peredaran narkoba, mewaspadai tamu atau warga baru yang mencurigakan, membatasi keluar-masuknya kendaraan pada malam hari. Melalui forum dialog bahkan bisa digali informasi mengapa ada warga yang menganggur “terpaksa” berbuat jahat, sehingga melalui kebersamaan dengan unsur pemerintah dan swasta bisa dipikirkan bersama jalan keluarnya.

Kita teringat pada teorinya Robert Merton: Strain Theory. Salah satu ajarannya adalah bahwa dalam kondisi di mana tidak ada atau tidak tersedia sarana (means) yang legal untuk orang bisa mencari nafkah (menggapai keberhasilan material) maka bukan tidak mungkin, akan ada sejumlah orang yang melakukan kejahatan (melawan hukum); sebagian ada yang frustasi sehingga lari kepada minum-minuman keras dan bahkan bukan tidak mungkin ada yang disebut oleh Robert Merton melakukan ”pemberontakan” atau perlawanan terhadap sistem dalam bentuk lain.

Konsep Polmas tidak hanya sekedar mengembangkan upaya penanggulangan kejahatan. Disadari, bahwa bagaimanapun hebatnya strategi pencegahan tetapi karena merupakan produksi masyarakat, kejahatan masih saja tetap mungkin terjadi. Jika kita ingin hidup dalam lingkungan yang bebas kejahatan maka itu hanya dapat ditemukan dalam lingkungan ”tanpa masyarakat” – suatu  yang mustahil. Karena itu, dalam konsep Polmas disiapkan jalan keluar pemecahan masalah lain yaitu keikutsertaan warga dalam menyelesaikan perkara-perkara serba ringan atau perkara-perkara pertikaian antar warga. Penanganan perkara demikian tidak selalu harus diselesaikan melalui pedang hukum, dengan membawa pelaku ke pengadilan dan menjebloskannya dalam penjara. Hal-hal seperti ini kalau bisa diselesaikan pada level Polmas akan lebih baik. Kedua pihak yang bertikai, baik pertikaian fisik atau pertikaian karena mencuri barang yang nilainya tidak begitu berarti atau ingkar janji karena penggelapan/penipuan sepanjang dapat diselesaikan pada level komunitas, kenapa kita harus menghabiskan energi dan cost membawa masalah tersebut melalui proses pengadilan yang belum tentu bisa memecahkan masalah tetapi bukan bahkan menimbulkan saling dendam yang turun temurun.

Dengan forum Polmas, perkara-perkara serba ringan yang menyangkut pertikaian antar warga dapat diselesaikan pada level komunitas sehingga diharapkan akan kembali bisa terjalin keharmonisan kehidupan bersama dalam komunitas itu. Konsep ini memang dikembangkan dari konsep Polmas Indonesia. Dalam konsep Polmas pendekatan ini cukup intens dikembangkan karena dipandang terkait dengan sifat-sifat atau sistem sosio-kultural yang tumbuh pada masyarakat Indonesia yang pemaaf atau toleran. Pendekatan penyelesaian masalah semacam ini sebenarnya bukan tidak ada di negara-negara maju. Di beberapa negara maju dikenal adanya lembaga peradilan ringan (small court) atau village justice (peradilan kampung) yang merupakan lembaga penyelesaian perkara serba ringan pada level komunitas. Dalam masyarakat Indonesia yang semakin modern kita harus menyiapkan sarana/wahana untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti ini karena tidak mungkin semua perkara bisa ditangani melalui lembaga-lembaga birokratis penegakan hukum formal. Sebaliknya, membiarkannya juga tidak boleh karena pada akhirnya akan melahirkan suatu kondisi ketidakpastian hukum. Inilah gambaran umum konsep pemecahan masalah sebagai unsur utama yang pertama dari konsep Polmas.

Melalui Polmas, proses penegakan hukum juga bisa dilakukan secara lebih “santun” dari pada mengandalkan kekuasaan belaka. Dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga teroris, misalnya polisi tidak perlu selalu harus bergaya “preman” dengan “menculik” tersangka seperti yang acapkali dikeluhkan sejumlah komunitas. Belajar dari pengalaman masa lalu, dalam milenium ini penerapan kekuasaan harus tidak lagi dengan menciptakan jarak apalagi pertentangan antara “yang berkuasa” dan “yang dikuasai” tetapi dibiarkan membaur sehingga tujuannya bisa tetap tercapai tanpa harus terasa melanggar hak-hak individu atau merendahkan harkat dan martabat seseorang yang diduga melakukan kejahatan sekalipun.

 

Unsur Utama Kemitraan

Unsur yang kedua adalah kemitraan, yang mencakup bukan hanya sekedar kebersamaan antara polisi dan masyarakat tetapi mencakup keterpaduan dua komponen yaitu komponen utama dan komponen penunjang. Komponen utama yaitu Polri, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Tiga lembaga inilah yang disebut sebagai pilar utama yang menjadi komponen utama dalam penyelenggaraan Polmas dalam komunitas.

Kemitraan dalam konsep Polmas berbeda dengan pengertian kerjasama antara kepolisian (konvensional) dengan masyarakat. Melalui pendekatan tradisional kerjasama tersebut diwujudkan, misalnya, agar polisi mendapatkan bantuan informasi dari masyarakat atau masyarakat ikut menjaga lingkungannya. Di samping itu, masyarakat juga tidak jarang menjadi sumber pendapatan atau sumber anggaran dan dukungan logistik bagi penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Konsep kemitraan juga bukan dalam arti kelembagaan (struktural), seperti pembentukan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat). FKPM bisa tampil dalam berbagai wujud sesuai dengan kondisi setempat, bahkan bukan tidak mungkin difungsikan oleh lembaga seperti Badan Perwakilan Desa (BPD). Karena itu, FKPM sesungguhnya bukan struktur tetapi fungsi, sehingga bisa mewujud dalam berbagai bentuk.

Kemitraan dalam konsep Polmas mengandung suatu kerjasama yang komprehensif, mulai dari proses: (1) pengidentifikasian setiap permasalahan yang dihadapi; (2) menyusun perencanaan tentang bagaimana menanggulangi permasalahan-permasalahan; (3) meng”organize” atau mengatur penyelenggaraan secara bersama, di mana polisi dengan sumber daya yang terbatas dipadukan dengan kesediaan masyarakat yang di “empowered” untuk ikut berpartisipasi dalam upaya bersama mengatasi kekurangan sumber daya kepolisian sehingga terbentuk suatu kerjasama yang terbuka dan bertanggung jawab; dan (4) kerjasama dalam upaya mengendalikan, mengawasi dan bahkan mengevaluasi keseluruhan proses pemecahan masalah, dan seterusnya.

Polmas merupakan suatu pranata sosial–-bukan lembaga kepolisian alternatif, yang melengkapi fungsi kepolisian konvensional. Polmas tidak mengalihkan atau meniadakan fungsi kepolisian konvensional terutama dalam upaya penegakan hukum, tetapi menutupi kekurangannya.

Kemitraan tidak hanya melalui kerjasama antara polisi dan masyarakat tetapi mencakup tiga pilar utama yaitu Polri, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Polri direpresentasi oleh petugas Polmas sedangkan masyarakat dicerminkan melalui mekanisme FKPM. Selanjutnya unsur pemerintah daerah direpresentasikan oleh perangkat pemerintah desa khususnya kepala desa atau lurah. Masing-masing komponen tersebut mempunyai peran  dalam mengoperasikan Polmas.

 

Mengembangkan Desa Polmas

Polisi masih cenderung melihat masyarakat sebagai produsen kejahatan sehingga perlu menjadi obyek pelaksanaan tugasnya dan merasa diri lebih hebat (dahulu brata kesatu dari Tri Brata menyatakan bahwa polisi adalah warga negara utama dari pada negara) untuk “membina” sehingga dalam era reformasi dewasa ini masih saja berkutat untuk mempertahankan konsep adanya “Bintara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babinkamtibmas”. Paradigma semacam itu semestinya sudah tidak sejalan dengan perkembangan kehidupan pada era teknologi dan informasi ini.

Di dalam diri masyarakat tersimpan potensi, potensi untuk mencegah kejahatan itu sekaligus. Sama seperti halnya dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, potensi tersebut harus diberdayakan (empowered), bukan lagi dengan cara membina tetapi memfasilitasi segenap sumberdaya yang ada dan polisi harus disiapkan kemampuannya untuk menjadi fasilitator.

Dalam hal seperti diuraikan di atas, model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang hanya didominasi atau di bawah binaan polisi sukar dipertahankan. Kontradiksi kepentingan masyarakat modern dengan model kepolisian yang konvensional akan terus terpelihara bahkan tidak jarang melahirkan konflik fisik yang komunal. Penerapan model Polmas yang hanya diatur dengan kebijakan Kapolri juga dipandang kurang efektif bahkan terdapat kecenderungan hanya dioperasikan berdasarkan penafsiran dan kemauan pejabat Polri secara individual; artinya, kalau pejabatnya kebetulan personel yang memahami dan peduli pada konsep Polmas secara tepat maka implementasi Polmas dapat berjalan lebih efektif. Sebaliknya jika kepala kepolisian merupakan personel yang tidak memahami secara tepat dan tidak concern terhadap Polmas, maka implementasinya menjadi tidak efektif atau menyimpang bahkan sama sekali tak terjamah dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Ke depan, penerapan Polmas semestinya tidak lagi hanya menjadi kebijakan dan strateginya Polri, tetapi harus menjadi konsep pemerintah yang diejawantahkan dalam kehidupan masyarakat desa sebagai suatu pranata sosial. Artinya, konsep Polmas harus dituangkan sebagai kebijakan sosial secara nasional, tanpa menutup kemungkinan adanya penyesuaian dengan kearifan lokal masing-masing komunitas. Dalam hal ini, undang-undang tentang pedesaan merupakan wahana yang tepat untuk mengatur kebijakan tersebut. Di sana diatur bahwa Polmas merupakan pranata sosial yang diletakkan sebagai salah satu perangkat desa dan Polri melalui petugas (“Pak”) Polmas berperan sebagai fasilitator dalam pengoperasian Polmas.

Kepentingan untuk mengatur Polmas dalam suatu kebijakan nasional yang bersifat komprehensif menjadi semakin urgen mengingat perkembangan kejahatan dan gangguan-gangguan keamanan yang semakin canggih dan mengancam kebersamaan yang telah terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Desa bukan saja merupakan pentas dalam mana kejahatan-kejahatan ringan terjadi tetapi juga dari mana kejahatan dan gangguan-gangguan keamanan besar bersumber. Karena itu, saya yakin, dengan mengefektifkan Polmas akan memberikan jaminan pemecahan sebagian besar permasalahan keamanan yang biasa kita hadapi dewasa ini.

 

 



[1]  Bahan masukan untuk RUU Desa.

[2] Guru Besar Kriminologi & Sistem Peradilan Pidana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) & Universitas Indonesia (UI) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal NTB.

 

PENANGGULANGAN KORUPSI DAN PERANAN MASYARAKAT

PENANGGULANGAN KORUPSI

DAN PERANAN MASYARAKAT[1]

Farouk Muhammad[2]

Terma “penanggulangan” dipandang lebih realistik dari pada “pemberantasan”. Alasannya karena pemberantasan mengandung konotasi seolah-olah korupsi dapat diberantas atau disapu bersih sedangkan penanggulangan menekankan pada pencegahan, di samping penindakan (penegakan hukum). Korupsi memang sama sekali tidak bisa dihilangkan karena propensitinya sudah terkandung sejak penetapan  peraturan hukum tentang perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran hukum dan pemberian kewenangan kepada orang-orang tertentu (penegak hukum) untuk menegakannya. Karena itu acapkali dikemukakan bahwa korupsi pada hakekatnya sama dengan              kekuasaan / kewenangan; kekuasaan yang besar cenderung melahirkan korupsi yang lebih besar.

Kemungkinan korupsi terjadi manakala suatu kekuasaan diikuti kewenangan diskreptif yang tak terkendali dan ketiadaan sistem pertanggung-jawaban yang jelas. Ini berarti bahwa sesungguhnya fenomena korupsi itu sendiri sangat tergantung pada sistem termasuk sumberdaya manusia pejabat pemerintah atau orang yang berkuasa, walaupun peluang perbuatan korupsi ada juga yang dipicu oleh warga masyarakat.

Persoalannya menjadi rumit jika dalam kehidupan suatu masyarakat, seperti di Indonesia, korupsi telah demikian meraja lela. Dalam hal ini kita dapat dengan mudah menyaksikan bentuk-bentuk korupsi, sebagai berikut :

  1. pengenaan/penambahan biaya pelayanan administrasi mulai dari yang menyangkut kehidupan orang kebanyakan (surat keterangan RT/RW, KTP, SKCK, SIM dll) sampai yang berkaitan dengan bidang usaha (pembebasan tanah, pengelolaan hutan/tambang/pabrik, dll). pelaksanaannya bisa secara langsung maupun tidak langsung (calo/broker);
  2. penggelapan perbendaharaan negara, baik secara langsung (memiliki/menjual) maupun secara tidak langsung (bunga bank/pinjaman);
  3. penyimpangan pembangunan proyek mulai dari penentuan harga sepihak (tanpa recheck) dan mark-up sampai proyek fiktif;
  4. pembebanan biaya/penerimaan upeti dalam bidang pembinaan yaitu  manajemen SDM (penerimaan/pembinaan karier pegawai) dan manajemen logistik (tanda terima kasih/dana partisipasi);
  5. pembiaran/bersikap pasif/tidak mengambil tindakan atas suatu pelanggaran hukum/administrasi dengan menerima hadiah/upeti termasuk bermain mata dengan pengusaha bisnis hitam atau kelabu;
  6. penyalahgunaan kewenangan khususnya dalam penegakan hukum (pidana/administrasi/perdata) atas suatu kasus (penahanan/penanganan barang bukti/penghentian penyidikan dan penuntutan/pengadilan serta pengenaan denda) termasuk penegakan disiplin internal instansi pemerintah.

 

Dari berbagai bentuk korupsi yang diuraikan di atas pada dasarnya dapat digolongkannya ke dalam dua sifat, yaitu:

  1. general/massal: merajalela (di mana-mana), relatif terbuka (mudah diketahui), menyangkut publik (banyak orang) dan dengan jumlah uang yang relatif kecil serta pada umumnya melibatkan pegawai/pejabat rendahan dan didorong oleh kebutuhan primer baik pribadi maupun institusi;
  2. spesifik/terbatas: hanya pada kesempatan/menyangkut kasus  tertentu (eksklusif), relatif tertutup dengan modus yang canggih (sulit dibuktikan), melibatkan orang tertentu (bisnis) dan pejabat berwenang yang lebih tinggi dengan jumlah uang relatif besar dan biasanya lebih didorong oleh keserakahan dari pada kebutuhan primer.

 

Faktor Penyebab

Sebagaimana disinggung di atas, faktor penyebab utama atau penentu (determinant factor) bagi terjadinya korupsi adalah adanya kekuasaan (power) dengan kewenangan diskretif yang tak terkontrol serta kelemahan dalam sistem pengawasan. Semakin besar kekuasaan dengan kewenangan diskretif yang tak terkendali semakin besar peluang korupsi dan semakin tinggi cost yang dikorbankan. Karena itu, faktor dominan bagi perbuatan korupsi adalah kewenangan diskretif yang tidak disertai aturan main yang jelas, pertanggung jawaban yang bersifat tertutup dan tidak ada akses publik untuk pengawasannya.

Elemen-elemen yang disebut di atas sudah barang tentu tidak serta merta melahirkan perbuatan yang disebut korupsi, melainkan perlu ada beberapa faktor pendorong. Faktor-faktor pendorong dimaksud, antara lain adalah:

a. Keterbatasan dan Salah-urus Uang yang Mentradisi:

1)                Jumlah anggaran yang mampu disediakan oleh pemerintah (negara sedang berkembang), baik untuk kesejahteraan pegawai maupun untuk mengoperasikan mesin birokrasi;

2)                Keterbatasan anggaran menjadi persepsi publik yang mendorong justifikasi jalan keluar ilegal;

3)                Jalan keluar ilegal menjadi tradisi yang berurat akar dan merajalela sehingga dirasakan sebagai kenikmatan yang perlu terus dipelihara.

b. Sistem yang Memberi Peluang:

1)                Sistem pelayanan yang berbelit-belit (tidak sederhana, cepat dan murah)

2)                Sistem pelayanan yang tidak membuka peluang akses publik untuk mengetahui apalagi mengawasi proses pelayanan

3)                Sistem dan praktek manajemen yang tidak obyektif, transparan dan akuntabel

4)                Dalam praktek sistem peradilan pidana, hampir tidak tersedia aturan main (kebijakan) yang jelas dan pasti untuk mengendalikan diskresi.

Kondisi kelemahan sistem tersebut semakin sukar untuk diperbaiki karena terdapat kecenderungan untuk dipertahankan karena sudah terlanjur mentradisi sebagai sumber pendapatan yang mudah untuk memperoleh anggaran, baik untuk dukungan biaya-biaya kantor maupun untuk tambahan penghasilan pribadi.

 

c.       Faktor lain yang membuat korupsi di Indonesia merajalela dan mentradisi juga tidak terlepas dari masalah kultur yang ikut memupukinya, seperti:

1)    Tradisi paternalistik yang memberi tempat yang lebih kepada orang yang berkedudukan yang lebih tinggi termasuk dalam status sosial ekonomi bahkan dengan rela mengorbankan hak individu untuk kepentingan atasan.

2)    Sikap toleransi (tenggang rasa/jaga perasaan) yang berlebihan (menutupi kesalahan teman/orang lain) termasuk sikap pasrah (nasib).

3)    Pendidikan keluarga yang mengajarkan kebohongan.

4)    Proses pendidikan formal yang ikut mentolerir perbuatan ilegal (praktek menyontek, ijazah palsu, jual beli gelar, dll).

 

d.       Pada akhirnya, faktor moral menjadi penentu dari keseluruhan faktor penyebab korupsi; tentu saja yang dimaksud bahwa korupsi ditunjang oleh moral yang serakah. Biasanya keserakahan itu distimuli oleh sikap atau pendirian (attitude) yang memberi penghargaan kepada materi secara berlebihan (menjadi tujuan utama). Berbeda dengan orang-orang yang mengejar materi karena tuntutan kebutuhan primer (kebutuhan fisiologis), orang-orang yang serakah terdorong mengejar materi untuk memperkaya diri, baik untuk jaminan kehidupan masa depan dan keturunan maupun kebutuhan status sosial. Orang-orang semacam ini memiliki kelemahan dalam pengendalian diri (self control). Perbuatan korupsi akan dilakukan mereka jika social control juga lemah.

 

Kendala Penindakan

Di tengah-tengah kegencaran pemerintah menindak (menegakan hukum) korupsi, masyarakat pada umumnya memandang bahwa upaya penindakan terhadap korupsi kurang efektif. Kekurang-efektifan upaya penindakan korupsi dipengaruhi oleh berbagai kendala. Pertama, kendala ketersediaan tenaga (SDM); kelangkaan SDM karena hampir semua pejabat sudah terkena virus korupsi, sementara sistem yang lama menenggelamkan SDM yang bersih (pejabat yang menduduki posisi kunci telah dikuasai oleh orang-orang yang tidak bersih, walaupun sekarang ikut berteriak melawan korupsi). Di samping itu sistem pendidikan cq kurikulum kurang mendukung baik untuk pengetahuan/ketrampilan pengungkapan korupsi (profesional)  maupun pendidikan moral.

Kendala kedua adalah dukungan anggaran penegakan hukum. Kebutuhan biaya pengungkapan tidak kecil: apalagi untuk kasus-kasus yang rumit pembuktiannya. Terdapat kecenderungan bahwa untuk mengatasi biaya pengungkapan korupsi dengan menggali dana dari sumber perbuatan ilegal yang dipelihara (bisnis hitam/kelabu) terutama untuk menyikapi tuntutan publik yang menggema dan supaya kelihatan bersih dan serius.

Ketiga adalah kerumitan pembuktian (yuridis). Pelaku korupsi serakah melibatkan pejabat tinggi yang berpendidikan relatif tinggi sehingga cerdik dalam membuat skenario dan canggih modus operandinya. Pelaku korupsi cenderung membangun hubungan pribadi yang akrab dengan para pejabat penegak hukum

Keempat, upaya penindakan korupsi juga kurang bisa berjalan efektif karena kendala kultural sebagaimana disinggung di atas, seperti paternalistik (patuh pada orang bestatus sosial ekonomi lebih tinggi bahkan sampai pada perlindungan perbuatan ilegal) dan toleransi (tenggang rasa atau ewuh pakewuh untuk mengkritisi apalagi melaporkan perbuatan menyimpang dan korupsi) serta sifat sosial dari pelaku korupsi yang membagi-bagi hasil korupsi untuk menolong orang lain dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

 

Strategi Penanggulangan dan Peranan Masyarakat

Strategi penanggulangan korupsi setidak-tidaknya harus mencakup tiga upaya: penindakan, pencegahan dan pendidikan. Pertama, upaya penindakan (penegakan hukum). Seyogyanya dilakukan secara selektif terutama terhadap korupsi serakah dan di bawah prinsip: sapu bersih untuk lantai yang kotor

Kedua, upaya pencegahan ditujukan terhadap: (1) perbaikan sistem: pelayanan, manajemen perencanaan/pengawasan (internal), akses publik; (2) pengendalian diskresi: penentuan mana diskresi yang diperkenankan/tidak diperkenankan, penggarisan prinsip-prinsip dan pemberian tuntunan; (3) pemberdayaan/pengawasan masyarakat (langsung); dan (4) kampanye gerakan moral dan pencelaan publik (pengawasan tidak langsung)

Ketiga, peningkatan peranan pendidikan, yang mencakup pendidikan formal (sejak dini tentang perbuatan ilegal) dan pendidikan masyarakat, seperti hotbah di masjid, gereja, dll.

Peranan masyarakat mutlak perlu didorong. Pemerintahan yang tangguh, baik dalam arti sistem termasuk aturan main yang jelas maupun SDM, tidak akan pernah menuntut masyarakat untuk berperan-serta dalam upaya penanggulangan korupsi. Ini juga tidak lalu berarti bahwa strategi penanggulangan korupsi hanya ditujukan pada upaya perbaikan sistem dan SDM pemerintah, karena dalam kondisi permasalahan yang sudah demikian rampan, sukar diharapkan efektifitas upaya tanpa kebersamaan dengan masyarakat, baik untuk strategi jangka pendek maupun jangka panjang.

Peran serta masyarakat mencakup beberapa hal. Pertama, keikutsertaan secara individual, dalam arti tidak melakukan korupsi  (penyelewengan perbendaharaan negara atau penerimaan/pemberian suap), baik bagi diri sendiri maupun dalam proses pendidikan anggota keluarga/kerabat. Kedua, keikutsertaan secara kolektif sebagai warga negara/masyarakat, dalam arti melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Ketiga, keikutsertaan secara bersama, yaitu dalam bentuk kelompok/komponen masyarakat (LSM/media masa/ormas/perguruan tinggi/lembaga-lembaga pendidikan) dalam kampanye penanggulangan korupsi termasuk pendidikan moral. Keempat, keikutsertaan sebagai elite dalam memberi teladan dan mempelopori upaya penanggulangan korupsi. Di antara peran masyarakat yang paling esensial adalah pengendalian diri untuk tidak melakukan atau ikut melakukan apalagi menumbuh-suburkan korupsi dan pemberian informasi tentang perbuatan korupsi atau indikasi adanya korupsi.

 

Selamat Berjuang!

 

Natuna, 15 Mei 2007.


[1] Disampaikan pada Diklat Khusus Gerakan Nasional Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Koordinator Wilayah Kepulauan Riau tanggal 15-16 Mei 2007 di Natuna.

[2] Guru Besar Krimininolgi dan Sistem Peradilan Pidana pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Program Pasca Sarjana UniversitasIndonesia (PSP-UI).

PEMBANGUNAN PERBATASAN KALTIM SEBAGAI PRIORITAS DAN PENJAGA NKRI

PEMBANGUNAN PERBATASAN KALTIM

SEBAGAI PRIORITAS DAN PENJAGA NKRI

Oleh :

Prof. Dr. Farouk Muhammad

 

                 

                  Wilayah perbatasan adalah bagian dari wilayah kabupaten sekaligus bagian dari wilayah provinsi yang terintegrasi menjadi satu kesatuan wilayah nasional dalam sudut pandang negara tetangga. Perbatasan yang selama ini masih jauh dari perhatian bangsa merupakan garda terdepan yang menjaga bangunan utuh NKRI ketika berhadapan dengan wilayah negara tetangga. Karena melalui wilayah perbatasan inilah starting point bagi suatu negara menilai, memandang bahkan menghormati keseluruhan “isi bangunan” (dalam hal iniIndonesia) sebagai negara yang berdaulat. Artinya, dalam perspektif negara kesatuan, wilayah perbatasan semestinya dimaknai tidak hanya sempit terpaku pada otoritas kewilayahan dan tanggung jawab kabupaten maupun provinsi semata, tetapi juga menjadi bagian utuh yang diambil tanggung jawab pengelolaannya juga oleh negara secara nasional. Dengan demikian karakteristik tersendiri wilayah perbatasan yang sangat krusial dan strategis sebagai prioritas dan penjaga NKRI menjadi komitmen kebangsaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sama halnya, tatkala kita sudah final berdaulat dalam wadah NKRI maka sejalan dengan itu komitmen memprioritaskan perbatasan juga harus terinternalisasi di dalamnya untuk dilaksanakan.

Sejarah perencanaan pembangunan kita kerapkali memposisikan perbatasan sebagai kawasan terbelakang yang jauh dari prioritas pembangunan, padahal bila ditinjau dan dikaji dari seluruh aspek justru wilayah perbatasan menjadi key point prioritas pembangunan yang dapat memberikan efek ganda (multiplyer effect) bagi perekonomian, kehidupan sosial budaya, politik sekaligus peranan pentingnya menjaga kedaulatan NKRI. Sebagai contoh, manakala pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan diprioritaskan dalam konteks perspektif wilayah nasional, maka selain memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat di daerahnya namun juga memberikan efek ganda menggerakkan roda perekonomian masyarakat sehingga diantara masalah mendasar di perbatasan seperti beralihnya masyarakat kita sebagai TKI (Tenaga KerjaIndonesia) ke negara lain dapat berangsur dikurangi.

Kaltim Sebagai Beranda NKRI

Wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disingkat : Kaltim) mempunyai karakter dan kondisi yang relatif berbeda dengan wilayah perbatasan di provinsi lain. Di provinsi ini sekaligus terdapat perbatasan darat, laut, dan pulau-pulau terluar. Selain itu pada beberapa bagian terdapat interaksi langsung antara penduduk Indonesiadengan Malaysia. Namun demikian, pembangunan perbatasan di Kaltim belum merata, sama halnya dengan hamper seluruh wilayah perbatasan kita yang belum dikelola dengan baik. Pengelolaan wilayah perbatasan yang baik (termasuk Kaltim) mensyaratkan adanya political will pemerintah dan parlemen (DPRRI danDPDRI) melalui politik anggaran yang berpihak pada  penguatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Keberpihakan membangun perbatasan yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan nasional ternyata tidaklah cukup dibangun atas dasar komitmen politik anggaran semata. Termasuk juga pembangunan wilayah perbatasan di Kaltim, di satu sisi selain membutuhkan alokasi anggaran yang memadai namun di sisi lain secara pararel memerlukan dukungan kemampuan manajemen strategi yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah agar tujuan keadilan dan keberlanjutan pembangunan terjamin.

Terkait dengan letak strategis perbatasan Kaltim sebagai beranda NKRI maka menjadi sangat relevan apabila pembangunan perbatasan tersebut diletakkan dalam kerangka otonomi daerah. Hal ini karena melalui prinsip dasar otonomi daerah : demokratisasi dan desentralisasi telah secara jelas mengatur kesetaraan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan membuka sebesar-besarnya partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, paradigma membangun diletakkan pada posisi yang tepat dengan mengutamakan masyarakat selaku motor penggerak pembangunan. Maka sesungguhnya   demokratisasi  dan  desentralisasi  dalam  membangun Kaltim sebagai beranda NKRI harus mampu mencerminkan transformasi paradigma pembangunan : from closed participatiant become open participatiant and also from centralization heavy become decentralization heavy.

Banyak pengalaman pembangunan di negara lain yang bisa dijadikan referensi dan pijakan guna meretas strategi pembangunan mengelola wilayah perbatasan dalam hal alokasi anggaran. Sebut saja konsep pembangunan wilayah di India. Pembangunan wilayah di India lebih mengandalkan pada besarnya bentuk bantuan pemerintah pusat kepada daerah. Pilihan pembangunan seperti ini didasari oleh pemahamanan India akan ketertinggalan daerah-daerah yang ada. Dan ini seharusnya juga menjadi inspirasi kita dalam membangun daerah, utamanya perbatasan, pesisir, dan pulau-pulau kecil terluar. Dengan adanya komitmen pusat memberikan porsi alokasi anggaran kepada daerah yang makin besar maka arus investasi, transfer teknologi, penyaluran kredit perbankan, penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya akan terdorong dengan sendirinya kepada daerah sehingga roda ekonomi akan tumbuh dan kesejahteraan masyarakat tercipta secara simultan. Kalau sudah demikian kondisi yang tercipta di Kaltim baik dari aspek komitmen politik anggaran dan manajemen strategi pembangunan yang baik, bukanlah hal yang mustahil wilayah perbatasan kita akan menjadi beranda NKRI.

Potensi Perbatasan Kaltim

Wilayah perbatasan Provinsi Kaltim mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan, baik potensi sumber daya alam maupun potensi di bidang jasa, perdagangan dan pariwisata. Wilayah ini memiliki sumber daya hutan, sumber hayati di hutan lindung dan Taman Nasional Kayan Mentarang yang membentang di sepanjang wilayah perbatasan serta potensi pertambangan yang belum optimal pengelolaannya. Wilayah ini juga sangat potensial untuk sektor jasa dan perdagangan, terutama kawasan Sebatik dan Nunukan yang letaknya strategis berbatasan dengan negaraMalaysiadan Philipina.

Potensi hutan seluas 7.855.168 hektar yang terdapat di Kabupaten Nunukan 1.236.836 hektar, Malinau 4.205.000 hektar dan Kabupaten Kutai Barat 2.413.322 hektar merupakan potensi luar biasa untuk dikelola dengan mengedepankan kearifan lokal. Selain menghasilkan kayu alam, kawasan hutan di wilayah perbatasan juga menghasilkan hasil hutan ikutan yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi seperti kayu gaharu, sarang burung walet, damar, rotan dan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat untuk obat-obatan. Selain itu, perbatasan di Provinsi Kaltim juga memiliki potensi tambang antara lain emas, uranium, batubara batu permata, dan lain-lain. Dengan kondisi tanah yang rata-rata podzolik serta curah hujan yang cukup, wilayah perbatasan sangat ideal bila dijadikan kawasan perkebunan khususnya tanaman kelapa sawit, kakao, karet dan hutan tanaman industri. Selanjutnya sektor pariwisata yang menjadi kontributor bagi pendapatan daerah serta meningkatkan perekonomian daerah. Kekuatan wisata terdapat pada wisata alam (eco-tourism) yaitu berupa wisata hutan, sungai, jeram, dan wisata bahari yang dipadukan dengan wisata budaya.

Selanjutnya, beralih ke kawasan pantai di Kaltim yang merupakan daerah transit tenaga kerja dari berbagai daerah diIndonesia, dan pengunjung yang ingin keMalaysiadan negara lain. Posisi wilayah perbatasan di Kaltim-Sabah sangat strategis, ditinjau dari aspek kerjasama ekonomi dan perdagangan, politik dan sosial budaya serta pertahanan dan keamanan sehingga wilayah ini bepotensi besar menjadi pusat pertumbuhan baru, terutama dalam hal pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata.

Perbatasan Kaltim : Tugas Besar Pengelolaan

Berdasarkan laporan hasil kajian masalah perbatasan Kalimantan yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pertahanan dan Keamanan pada tahun 2008, setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang mengemuka di Kalimantan secara umum dan khususnya di Kaltim, antara lain adalah :

  1. Adanya ketimpangan atau ketertinggalan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan dengan masyarakat di daerah perbatasanMalaysia.
  2. Masih rendahnya pembangunan sumber daya manusia.
  3. Adanya gelombang pencari kerja keMalaysiasecara besar-besaran tanpa disertai dengan perlindungan hukum yang memadai.
  4. Rendahnya investasi di daerah perbatasan.
  5. Masih kurangnya infrastruktur di daerah perbatasan.
  6. Lembaga informal lokal selama ini belum terberdayakan karena penerapan sistem sentralistik ekonomi maupun kelembagaan, selain itu lembaga TNI masih berperan di wilayah ini dengan konsep pertahanan negara dan ekonomi yang belum terpadu dalam proses pengembangan wilayah perbatasan.
  7. Di beberapa kecamatan (kawasan daratan) intensitas pembangunannya sangat lamban. Sedangkan di kecamatan daerah pantai pembangunannya sangat pesat bahkan perkembangannya cenderung tidak terkendali dan tanpa arah yang jelas, sehingga dalam jangka panjang dapat menimbulkan permasalahan baik dalam aspek sosial, ekonomi dan keamanan. Hal ini terutama disebabkan wilayah perbatasan Kaltim menghadap selat Makasar yang merupakan alur pelayaran nasional dan internasional.
  8. Ketidakjelasan batas maritim sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia. Demikian pula dengan perbatasan darat di Kaltim, beberapa titik batas belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak.
  9. Permasalahan pelintas batas, penebangan kayu ilegal, dan penyelundupan. Permasalahan yang berpengaruh terhadap kepentingan antar negara di kawasan perbatasan Provinsi Kaltim antara lain terkait tapal batas, perdagangan ilegal, pelintas batas ilegal, kelembagaan pengelola perbatasan negara, hukum dan keamanan, tata ruang, sarana dan prasarana wilayah serta hubungan luar negeri.
  10. Di beberapa lokasi perkebunan sawit yang dikelola oleh pengusaha Malaysia, pemindahan tapal batas sering dilakukan untuk memperluas lahan perkebunan. Hal ini dimungkinkan karena di sisi wilayah Indonesia, wilayah ini berupa kawasan lindung yang tidak bisa dimanfaatkan atau dikelola oleh masyarakat setempat sehingga tidak ada rasa memiliki terhadap wilayah Republik Indonesia.
  11. Keberadaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang jumlahnya sangat terbatas. Sebagai pintu gerbang negara, pos pemeriksa lintas batas diharapkan dapat meningkatkan hubungan sosial dan ekonomi antara daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

Secara umum uraian permasalahan-permasalahan di atas, dapat dijadikan pijakan dasar dalam mencari solusi konstruktif sekaligus mengisyaratkan sebuah tugas besar pengelolaan wilayah perbatasan Kaltim ke depannya. Salah satu hal yang sangat penting dalam mengelola kawasan perbatasan adalah belum optimalnya hasil-hasil penanganan perbatasan dengan belum terbentuknya lembaga yang secara khusus mengelola keseluruhan aspek pengelolaan perbatasan, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Selama ini penanganan perbatasan yang dilakukan masih bersifat temporal dan ad hoc dengan leading sector yang berganti-ganti sehingga tidak memberikan hasil yang optimal dalam penanganan persoalan perbatasan.

Guna menjawab tugas besar pengelolaan perbatasan Kaltim, berikut ini adalah sebuah tawaran konsepsi pembangunan sebagai salah satu alternatif pendekatan pembangunan yang bisa digunakan di Provinsi Kaltim, yaitu :

  1. Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat; dengan fokus pada pembangunan fisik suatu kawasan dan pemenuhan pasar kebutuhan pokok, kebijakan sosial ekonomi Malaysia-Indonesia, kebijakan ekspor impor, dan penanganan pengangguran.
  2. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia; dengan fokus pada penguatan pendidikan dan kesehatan,serta pengurangan gelombang tenaga kerja keMalaysia.
  3. Peningkatan investasi; dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab (perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan), membuka peluang pembangunan industri (perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan), penanganan HPH dan peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih sehingga mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan kondusif.
  4. Peningkatan pembangunan infrastruktur. Suatu rumusan konsepsi pembangunan tidak akan berhasil diimplementasikan manakala tahapan dan langkah-langkah strategis mulai dari tingkatan terkecil tidak pernah dilakukan. Artinya, perencanaan pembangunan sebesar dan sehebat apapun haruslah dimulai sekarang (saat ini juga) melalui program dan kebijakan pembangunan yang dilakukan bertahap dalam jangka pendek kemudian secara konsisten dan kontinu tersistematiskan dalam jangka panjang. Demikian halnya dengan pembangunan perbatasan di Provinsi Kaltim, dirasakan sangat perlu sejak dini untuk mengambil langkah-langkah mendesak tahapan pembangunan sebagai berikut :
  • Pembukaan lapangan kerja melalui investasi di bidang perkebunan/kehutanan yang dipadukan dengan pembangunan infrastruktur jalan raya terutama pada poros-poros tertentu yang sifatnya akan menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
  • Pengembangan usaha pertambangan (batu bara) yang sekaligus bisa mengatasi sebagian kebutuhan daya listrik, di samping kemungkinan pemenuhan tenaga listrik melalui kerjasama denga perusahaan pembangkit tenaga listrik diSarawak.
  • Pengembangan kawasan Kecamatan Krayan sebagai kotatujuan wisata dan pemukiman orang lanjut usia perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengingat manfaatnya menjanjikan sebagi growth center kemajuan wilayah perbatasan.
  • Pembangunan lanjutan dermaga di Pulau Sebatik yang tersendat-sendat sehingga di samping dapat menunjang roda perekonomian bisa digunakan sebagai fasilitas sandar kapal-kapal perang RI yang melakukan patroli rutin ke wilayah tersebut guna mengimbangi aktifitas serupa yang dilakukan Angkatan LautMalaysia.
  • Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, crash program pengadaan tenaga pendidik dan tenaga medis/paramedis perlu mendapat perhatian dan sebaiknya didatangkan dari daerah-daerah yang relatif maju dengan insentif penghasilan yang memadai.
  • Pembangunan kekuatan pertahanan keamanan negara diprioritaskan pada pemasangan radar di wilayah perbatasan Putussibau, dan pemenuhan kebutuhan sarana/peralatan patroli darat/laut termasuk jaminan penerimaan dukungan administrasi dan logistik dalam jumlah yang memadai serta tepat waktu oleh unit-unit operasional terdepan pengamanan perbatasan.

Kita semua sebagai warga bangsa tentunya sangat berharap bahwa pembangunan wilayah perbatasan menjadi prioritas dan perhatian segenap pengambil kebijakan. Dan pada gilirannya masyarakat Kaltim bersama-sama komponen bangsa di seluruh nusantara juga akan memberikan kontribusi terbaiknya dalam membangun wilayah perbatasan. Kalau bukan kita yang mengelola dan menjaga negeri ini, terutama di perbatasan, lantas siapa ?. Mari bersatu dalam kebersamaan dan kebhinekaan.

KEJAHATAN, EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

KEJAHATAN, EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK[1]

Farouk Muhammad[2]


Bismillahir Rahmanir Rahiem

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati  :

  1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Dompu
  2. Para Anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Dompu
  3. Para Undangan dan Hadirin sekalian

 

 

Perkenankan saya untuk terlebih dahulu menyatakan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang memungkinkan saya berdiri di mimbar terhormat ini untuk menyampaikan orasi ilmiah pada acara Pelaksanaan Wisuda Sarjana Angkatan VII Jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapis Dompu Tahun 2011. Atas kepercayaan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua STIE Yapis Dompu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan orasi ilmiah. Ucapan yang sama dihaturkan pula kepada para anggota Senat Yapis Dompu dan para undangan serta hadirin sekalian atas kehormatan yang diberikan kepada saya dalam upacara yang membahagiakan ini.

Pidato saya mengambil judul “Kejahatan, Ekonomi Dan Kebijakan Publik”. Pada awal pidato ini dapat saya sampaikan bahwa dewasa ini, kehidupan kita terutama di Indonesia diwarnai oleh fenomena kejahatan yang semakin komplek dan merisaukan. Pengertian kejahatan (crime) mencakup setiap perbuatan melanggar hukum pidana, baik pengertian perbuatan yang asal usulnya secara moral disebut jahat (mala in se) maupun perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum (mala prohibita) termasuk setiap gangguan keamanan dan ketertiban yang mengancam ketenteraman umum. Kejahatan bukan hanya menjadi perhatian para akademisi ilmu kepolisian, ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial khususnya Departemen Kriminologi, tetapi juga para akademisi dari berbagai disiplin, biologi, psikologi dan anthropologi termasuk ilmu ekonomi. Karena itu, pada hari yang membahagiakan para wisudawan Angkatan VII Jurusan Manajemen, keluarga dan hadirin semua ini saya memilih topik kejahatan yang ditinjau dari sudut pandang ekonomi dan juga dikupas dari sudut kebijakan umum. Pandangan dari sudut ekonomi saya perluas dalam pengertian kesejahteraan dan sesuai permintaan panitia dikaitkan dengan indeks pembangunan manusia.

 

Perkembangan Kejahatan

Berdasarkan data perkembangan kejahatan yang dilaporkan kepada dan diselesaikan oleh Polri mulai tahun 2001 sampai dengan 2010, mencerminkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir jumlah kejahatan berkembang rata-rata hampir 15.000 kasus setiap tahun atau naik sekitar 7,8 % pertahun.

Perkembangan kejahatan dari sudut kuantitatif tidak selalu menggambarkan kondisi riil situasi kejahatan yang dialami masyarakat, melainkan hanya berdasarkan data formal yang tercatat pada kantor polisi. Di luar itu masih tidak sedikit peristiwa kejahatan yang terjadi tetapi tidak dilaporkan kepada polisi. Biro Statistik Kriminil Amerika Serikat mempublikasikan bahwa hanya 48 % perkosaan, perampokan dan penganiayaan dan 41 % pencurian termasuk pencurian berat dan pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan kepada polisi. Korban pada umumnya hanya melaporkan kejahatan tuntas (bukan percobaan) dan kejahatan dengan korban luka berat dan atau dengan kerugian harta benda yang lebih besar (Reid, 1993 : 64).

Ada beberapa alasan mengapa orang tidak melaporkan kepada polisi: kejahatan tidak serius, pesimis untuk terungkap, tidak percaya bahwa polisi akan melakukan sesuatu bahkan justru dipandang menghabiskan uang, buang-buang waktu, privasi, melapor kepada pihak lain, khawatir balas dendam oleh pelaku, dan lain-lain (Reid, 1993 : 65). Alasan-alasan yang hampir serupa dalam kasus Indonesia, seperti terungkap dalam beberapa penelitian oleh UI dan PTIK dalam penelitian korban kejahatan (victimization survey) pada tahun 2006 di wilayah Jawa Timur. Beberapa temuan terkait dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.

Persepsi Responden Yang Mengalami Kejahatan (Korban)

Terhadap Layanan Polri

NO.

 

≥ Baik/Puas

Biasa

≥ Buruk/ Tidak Puas

1.

Persepsi tentang polisi

51,91%

40,22%

7,87%

2.

Tanggapan terhadap layanan polisi

39,51 %

56,51%

3,98%

Jumlah responden : 3350.

Sumber :   Kompilasi dari Laporan Penelitian Survei Korban Kejahatan 2006                     di wilayah Jawa Timur.

Untuk melengkapi pemahaman tentang gambaran kejahatan di Indonesia, kita perlu melihatnya dari sudut kualitatif.  Dari segi kualitatif trend perkembangan kejahatan dapat dilihat dari beberapa segi. Dari segi jenis, selain tindak pidana korupsi[3] dan kejahatan-kejahatan terhadap kekayaan negara lainnya, seperti illegal logging, illegal minning dan illegal fishing, juga berkembang kejahatan terorisme, perdagangan orang/anak/perempuan, penyelundupan senjata, dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Dari segi pelaku, jika dahulu penjahat dilambangkan sebagai figur pendekar, berkumis, bersenjata golok atau pedang, maka pada zaman ini penjahat tercermin dalam tampilan parlente, berjas; penjahat berkerah biru ke berkerah putih. Kejahatan tidak hanya terjadi di jalan-jalan atau tempat-tempat sunyi, tetapi juga kantor-kantor dan di atas pesawat. Kejahatan tidak hanya oleh seseorang atau sekelompok orang tetapi jaringan pelaku, bukan hanya dalam negara tetapi juga antar negara (transnational crimes).

Adapun data kejahatan atau crime total di setiap kabupaten/kota di NTB (Nusa Tenggara Barat) dari tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.

Crime total di setiap kabupaten/kota di NTB

Tahun 2006 – 2010

NO.

KABUPATEN/KOTA

TAHUN

JUMLAH

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Mataram

1.546

1.338

1.005

1.656

2.506

8.051

2.

Lombok Barat

296

498

820

845

952

3.411

3.

Lombok Tengah

696

722

802

1.028

1.526

4.774

4.

Lombok Timur

507

856

1.022

984

1.774

5.143

5.

Sumbawa Barat

207

274

535

390

472

1.878

6.

Sumbawa

642

573

269

723

906

3.113

7.

Dompu

530

576

674

816

1.145

3.741

8.

Bima Kota

1.019

775

681

844

1.034

4.353

9.

Bima

785

1.033

1.033

942

859

4.652

TOTAL

6.228

6.645

6.841

8.228

11.174

39.116

Sumber : Polda NTB, 2011.

 

Berdasarkan pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kejahatan yang dilaporkan kepada polisi di seluruh kabupaten/kota di NTB sebanyak 39.116 kasus. Adapun jumlah kejahatan yang tertinggi terdapat di kota Mataram yakni sebanyak 8.051 kasus, sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat yakni sebanyak 1.878 kasus. Kabupaten Dompu ternyata lebih tinggi daripada Kabupaten Sumbawa. Ini tidak lalu berarti bahwa secara riel lebih banyak kejahatan yang terjadi di Kabupaten Dompu dibandingkan di Kabupaten Sumbawa.

Kejahatan Dari Sudut Pandang Ekonomi

Tinjauan terhadap kejahatan dari kacamata ekonomi sesungguhnya dilakukan sejak sebelum kriminologi belum dikembangkan. Menjelang abad ke-18, dua orang ahli yang populer disebut sebagai pembaharu hukum (legal reformers), Cesare Beccaria (1738-1794) dari Italia melalui bukunya Dei Delitie Dele Pene (An Essay on Crime and Punishment) dan Jeremy Bentham (1748-1832) dari Inggris melalui bukunya An Introduction to the Priniciples of Morals and Legislation memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum pidana. Mereka mengembangkan premis dasar bahwa keputusan-keputusan dan perbuatan jahat dilakukan berdasarkan kalkulasi yang rasional dari pilihan bebas (free will). Setiap orang memilih untuk mematuhi atau melanggar hukum berdasarkan kalkulasi yang rasional atas resiko kerugian dan rasa sakit versus kemungkinan manfaat dan kenikmatan yang akan diperoleh dari suatu perbuatan dengan perkataan lain, sudut pandang ekonomi, kejahatan dilakukan berdasarkan perhitungan untung rugi (Jeffery, 1990) doktrin efek jera kemudian berkembang sebagai teori modern (positivism) yang kemudian berkembang cukup maju setelah  tahun 1960an. Secara lebih spesifik (Derek B. Cornish dan Ronald V. Clarke) mengembangkan rational choice theory yang merujuk pada teori ekonomi bahwa keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kejahatan dibuat oleh pelaku berdasarkan perhitungan keuntungan yang akan diperoleh dan kemungkinan tertangkap dan pembebanan hukum yang diterima jika tertangkap (Akers, 1994).

Salah satu masalah paling serius dalam kehidupan umat manusia adalah kejahatan. Keseriusan Kejahatan menjadi semakin berarti karena keterkaitannya dengan masalah-masalah serius sosial  lainnya, seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Karena itu, kejahatan menjadi perhatian yang menarik para akademisi khususnya sosiologi. Pada awal abad kedua puluh, para pakar sosiologi dari Universitas Chicago mulai melakukan penelitian terkait kejahatan khususnya kenakalan remaja di kota Chicago yang mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga melahirkan berbagai masalah sosial yang mengikuti proses industrialisasi, urbanisasi dan perubahan-perubahan sosial dari suatu masyarakat modern.

Dalam penelitian mereka pada tahun 1920an, Shaw dan McKay menemukan pola yang sistematik dari distribusi kenakalan di wilayah kota. Peneliti menemukan bahwa di zona transisi, yaitu antara kawasan pemukiman dan kawasan bisnis, yang ditandai perumahan miskin dan kumuh, keluarga perceraian, kelahiran tidak sah dan penduduk yang beraneka ragam serta penghasilan dan pendidikan rendah dan pengangguran, terdapat angka kenakalan termasuk kejahatan orang dewasa yang tertinggi, narkoba, alkohol, prostitusi dan penyakit jiwa (Akers, 1994).

Variabel lain yang ikut menerangkan fenomena kejahatan adalah kontribusi korban. Artinya, bahwa suatu perbuatan pidana berlangsung juga tidak terlepas dari kontribusi korban. Peranan Korban, terutama dalam hal terjadinya kontak dengan pelaku, sangat menetukan terjadinya perbuatan pidana. Tindak pidana seperti penganiayaan dan lebih spesifik lagi perkelahian tidak lepas dari interaksi ke dua belah pihak. Pencopetan terjadi karena kontribusi korban. L. Cohen dan M. Filson, pengembang teori routine activities theory, menekankan bahwa suatu peristiwa pidana (street crime) dapat diprediksi akan terjadi manakala ada perpaduan pada suatu waktu dan tempat antara calon pelaku yang termotivasi, ketiadaan penjaga yang mampu mencegah dan target yang menarik; yang terakhir ini adalah perilaku orang (calon korban) seperti memakai perhiasan yang mencolok di tempat terbuka sehingga menarik perhatian calon pelaku yang termotivasi (Akers, 1994). Sejumlah ahli ekonomi terus melakukan penelitian terhadap adanya korelasi antara perilaku pemilik rumah yang mengabaikan faktor-faktor perlindungan bagi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan bahkan perampokan.

Tinjauan ekonomis terhadap kejahatan banyak diangkat oleh pengikut aliran Marxis, walaupun Karl Marx sendiri tidak memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan tetapi menitikberatkan kritikannya kepada sistem ekonomi kapitalis yang melahirkan struktur masyakarat: klas borjouis (bourgeoisie) vs proletar (proletariat) sebagai sumber penyebab dari keseluruhan permasalahan sosial. Aplikasi yang pertama dari teori Marxis dikembangkan oleh Willem Bonger (1876-1940) dari Belanda yang menekankan bahwa kejahatan, kenakalan remaja, kejahatan perempuan, prostitusi, alkoholisme dan lain-lain bentuk kejahatan merupakan akibat dari kondisi ekonomi di bawah kekuasaan kapitalis. Richard Quinney mencap kejahatan oleh klas pekerja hanya sebagai sikap pembangkangan terhadap sistem kapitalis, sementara kejahatan oleh kaum kapitalis adalah kejahatan untuk melindungi kepentingan mereka. Kejahatan-kejahatan korporasi termasuk kejahatan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat-pejabat sistem peradilan pidana serta kejahatan oleh pejabat-pejabat pemerintah merupakan wujud dan konsekuensi dari kekuasaan kaum borjuis (Lilly, dkk, 1989).

R. Merton tertarik pada pola hidup masyarakat Amerika Serikat yang memberi penekanan yang kuat pada cita sukses semata- mata dari sudut material. Setiap orang disosialisasikan untuk ber cita-cita menuju prestasi tinggi dan sukses. Daya saing dan kesuksesan dipuja oleh para pejabat publik, diajarkan di sekolah-sekolah, diagungkan di media-media dan dibesarkan oleh nilai-nilai yang diteruskan dari generasi ke generasi. Harga dinilai dari materi dan sukses keuangan. Mimpi Amerika berarti bahwa setiap orang dapat membuatnya menjadi besar. Jika cita-cita sukses tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana yang legal untuk menggapainya, maka bukan tidak mungkin cara-cara yang ilegal digunakan. Merton mengembangkan teori bahwa ada lima kemungkinan orang bereaksi terhadap pencapaian cita-cita sukses, yaitu terus mengikuti arus mencapai sukses dan berjuang melalui cara-cara yang legal (conformity); terus berupaya mencapai sukses tetapi menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan (innovation); ada yang mencari jalan keluar seperti melalui penggunaan obat-obat berbahaya karena frustasi (retreatism); dan di antara mereka atau bahkan melakukan perlawanan atau pemberontakan (rebellion) (Akers, 1994). Fenomena perkembangan mulai dari penyalahgunaan obat-obat berbahaya atau narkoba sampai tindakan-tindakan anarkis dalam pelaksanaan unjuk rasa merupakan perwujudan dari apa yang disinyalir Merton. Berikut saya sajikan data gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dalam bentuk kekerasan kelompok atau konflik komunal.

Dari data sementara yang saya peroleh bahwa para pelaku kekerasan kelompok dan unjuk rasa anarkis yang terutama dilakukan para aktivis masyarakat sipil (civil society organizations) pada umumnya bukan dalam kalangan mahasiswa yang sedang aktif kuliah melainkan mereka yang putus sekolah dan sarjana-sarjana yang menganggur. Jika data tersebut dikuatkan secara nasional menunjukkan bahwa faktor ekonomi khususnya pengangguran tidak hanya menerangkan kejahatan bermotif ekonomi (property crimes) tetapi juga gangguan-gangguan Kamtibmas berbentuk kekerasan (vandalism crimes).

Pendapat bahwa faktor ekonomi memberi peran yang signifikan terhadap kejahatan, bukan hanya kejahatan yang menyangkut ekonomi (property crimes) dan kejahatan kekerasan (vandalism crimes), perlu hati-hati dianut manakala berbicara tentang kejahatan yang tergolong korupsi. Dilihat dari sifatnya, kita dapat menggolongkan dua macam korupsi. Pertama: korupsi general/masal dimana korupsi yang terjadi merajalela, relatif terbuka, menyangkut publik dan jumlah uang yang relatif kecil serta pada umumnya melibatkan pegawai/pejabat rendahan dan didorong oleh kebutuhan primer baik pribadi maupun institusi. Kedua: korupsi spesifik/terbatas, yaitu menyangkut kasus tertentu (eksklusif), relatif tertutup dengan modus yang canggih (sulit dibuktikan), melibatkan orang tertentu (bisnis) dan pejabat berwenang yang lebih tinggi dengan jumlah uang relatif besar dan biasanya lebih didorong oleh keserakahan dari pada kebutuhan primer. Dari sini kita dapat menyatakan bahwa faktor ekonomi menerangkan kejahatan-kejahatan jalanan (street crimes), sementara keserakahan dan perebutan kekuasaan lebih menerangkan kejahatan-kejahatan kerah putih, terorganisir, profesi dan korporasi. Namun, perlu segera ditegaskan bahwa dalam penelitian yang mendalam oleh John Hagan, bukan kemiskinan itu sendiri yang mendorong terjadinya kejahatan tetapi ketimpangan (inequalities) dalam kesejahteraan (Barlow, 1995:40).

Faktor lain yang ikut memelihara keterperangkapan kemiskinan terutama di daerah2 tertinggal adalah korupsi. Di daerah-daerah tertinggal khususnya daerah dengan IPM relatif rendah justru memiliki fenomena korupsi yang cukup parah, terutama korupsi eksklusif yang mengakibatkan kerugian cukup besar. Korupsi eksklusif bukan saja menimbulkan masalah sosial berupa ketimpangan antara si kaya (baca: mendadak) dan si miskin tetapi yang lebih parah lagi karena mengakibatkan program-program pembangunan tidak dapat mencapai sasaran yang efektif untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi terutama di daerah-daerah tertinggal tidak berjalan efektif sehingga membuat keterpurukan ekonomi dan bagi daerah-daerah tersebut tetap saja tidak menemukan solusi sebagaimana mestinya.

 

Kebijakan Publik Terkait Ekonomi dan Kejahatan

Berbicara tentang kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia harus diakui bahwa permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa kita masih cukup banyak dan cukup rumit. Secara formal, statistik pertumbuhan ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kita selama tiga tahun berturut-turut: tahun 2009 sebesar 4,5%, tahun 2010 sebesat 6,1%, dan tahun 2011 diprediksi sebesar 6,4% – 7%.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, data BPS tahun 2009 menunjukkan angka kemiskinan sebesar 13,5% dan tahun 2010 sebesar 14,15%, sedangkan pada tahun 2011 diprediksi menurun sebesar 11,5% – 12,5%. Sementara itu, masih dari data yang sama (BPS) angka pengangguran selama tiga tahun terakhir (2009-2011) menunjukkan trend penurunan: 9%, 7,3%, dan 7%. Sinyal pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dan diikuti dengan angka kemiskinan serta pengangguran cenderung menurun seyogyanya sejalan dengan penurunan angka kejahatan. Namun, data perkembangan kejahatan sebagaimana disajikan di atas (tahun 2001-2010) justru menunjukkan trend angka kejahatan yang cenderung naik. Hal ini mengindikasikan adanya missmatch data yang dilansir bahkan mungkin saja pada validitas data yang kita miliki, karena semestinya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran tersebut, paling tidak akan turut menekan/menurunkan angka kejahatan. Ketidaksinkronan ketiga variabel tersebut: kemiskinan, pengangguran dan kejahatan sekaligus menegaskan bahwa data yang ada sesungguhnya tidak mencerminkan realita sosial. Angka pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran acapkali jadi perdebatan/polemik karena diragukan kebenarannya, mengingat dalam realitas sosial menunjukkan bahwa kondisi ekonomi riil masih memprihatinkan, penduduk miskin dan pengangguran masih banyak. Realita ini semakin dikuatkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada posisi 111 dari 182 negara di dunia, yang mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Dengan kondisi riil perekonomian masyarakat yang masih sangat sulit tentunya akan berkorelasi nyata dengan tingkat kejahatan yang cukup tinggi sebagai fakta sosial yang tidak bisa terbantahkan.

Implementasi otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi di Indonesia saat ini masih bermasalah atau belum dapat dianggap berhasil. Permasalahan mismanajemen, anggaran dan skill/tata kelola kepemerintahan yang baik masih merupakan persoalan riil yang dihadapi bangsa ini. Sebut saja, dalam hal menjalankan fungsi dekonsentrasi pemerintah pusat menerobos masuk ke berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tanpa sepengetahuan kepala daerah atau melalui beberapa departemen teknis mendirikan balai-balai di sejumlah wilayah atau provinsi. Kehadiran balai-balai tersebut dalam perspektif pemerintah daerah merupakan reinkarnasi berbagai kantor wilayah (kanwil) yang pernah ada pada era orde baru. Belum lagi dalam hal terbatasnya kemampuan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kenyataannya memperlihatkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah kurang memiliki kemampuan dalam membiayai implementasi dari program-program yang telah ditetapkannya. Jika mau jujur, hampir semua daerah di Indonesia ini tidak ada yang bisa “hidup” hanya dari pendapatan asli daerah (PAD), selain DKI Jakarta. Tidak heran, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sangat bergantung pada alokasi anggaran pusat.

Selain itu, kita juga tidak memiliki kemampuan yang baik dalam manajemen pemerintahan. Anggaran yang tidak cukup, berjalan bersamaan dengan pengalokasian yang tidak tepat sasaran dan korupsi. Ketidakefektifan peran pemerintah pusat, kegemukan birokrasi, dan seterusnya merupakan cerminan bahwasanya kebijakan otonomi daerah harus terus digumuli guna mencari format terbaik, stabil-harmonis serta tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi (high cost economic). Kebijakan otonomi yang demikian dikhawatirkan tidak akan efektif mendorong percepatan pembangunan daerah karena program-program pusat untuk pembangunan daerah dilakukan secara sektoral, menurut versi masing-masing menteri, tidak dilakukan secara terpadu berdasarkan prioritas kebutuhan daerah. Akibatnya, daerah-daerah yang tergolong miskin, seperti NTB yang termasuk dalam tugas besar bersama Papua dan NTT dan tergolong sebagai provinsi dengan tingkat IPM No. 32 dari 33 provinsi atau terendah kedua setelah provinsi Papua, sangat sulit keluar dari problem kemkskinan.

 

Rekomendasi

Untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan dan gangguan Kamtibmas pada masa mendatang maka kebijakan ekonomi khususnya pembangunan manusia menempati posisi yang signifikan. Salah satu rerkomendasi yang ditawarkan Austin T. Turk adalah menciptakan pekerjaan2 paruh waktu untuk pelayanan masyarakat bagi para pemuda (Barlow, 1995:23), sehingga walau pekerjaan tetap belum didapatkan, mereka bisa mengisi waktu luangnya tidak dengan kegiatan-kegiatan negatif tetapi pekerjaan yang bermanfaat guna mengatasi ketimpangan ekonomi yang mereka alami.

“In the long run, families, neighborhoods, and jobs are the key to reducing crime. … Crime is not (only: author) a justice system problem. Crime is not something separate and distinct from our other social problems. The first step in the development of sensible crime policies is to look (also: author) outside the justice system and think seriously about families, neighborhoods, and jobs” (Walker, 1994:290). (terjemahan taruh di footnote: “dalam jangka panjang, keluarga, ketetanggaan dan lowongan kerja adalah kata kunci untuk mengurangi kejahatan. … Kejahatan bukan (hanya: penulis) masalah sistem peradilan. Kejahatan bukan sesuatu yang terpisah dan berjarak dari masalah2 sosial kita. Langkah pertama dalam pengembangan kebijakan kejahatan yang berarti adalah menengok (juga: penulis) faktor di luar sistem peradilan dan memikirkan secara serius tentang keluarga, ketetanggaan dan lapangan kerja.”

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi hendaknya tidak hanya diukur dari sisi pertumbuhan ekonomi, tapi juga dari peningkatan produktivitas, berkurangnya pengangguran, meningkatnya kesempatan kerja dan menurunnya penduduk yang miskin serta terpeliharanya sumber dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban mengurangi pengangguran secara bertahap baik melalui politik anggaran daerah yang melahirkan program-program ekonomi kerakyatan maupun mendorong investasi dalam mengembangkan daerah. Sebab, melalui investasi kita akan mendapatkan multiplyer effect antara lain: (1) pembukaan lapangan kerja yang bisa menurunkan angka penggangguran; (2) meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan; serta (3) berkontribusi dalam menurunkan laju urbanisasi karena dengan investasi pada akhirnya daerah memiliki magnitude tersendiri guna mendorong pelaku ekonomi dan masyarakat untuk berkiprah membangun daerahnya.

Salah satu penyebab kegagalan pembangunan ekonomi dan tidak berkurangnya angka kemiskinan ialah praktek penyelenggaraan negara yang korup (KKN) dan buruknya pelayanan birokrat. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi akan berhasil manakala diterapkan good governance dalam pengelolaan dan best practices dalam pelayanan. Semuanya itu akan terwujud melalui kepemimpinan kuat, yang ditandai oleh : visioner, decisive, consistent, commited dan disiplin anggaran. Dengan kata lain, pemimpin dan kepemimpinan adalah faktor kunci bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Di samping itu, keterlibatan publik (partisipasi masyarakat) dalam turut mengawasi praktek kepemerintahan di daerah juga sangat penting, utamanya dalam hal proaktif melaporkan/mengadukan indikasi penyimpangan dan penyelewengan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sejalan dengan prinsip-prinsip masyarakat madani (civil society), kebutuhan untuk mengedepankan prinsip desentralistik, memfokuskan pada pemecahan permasalahan, melibatkan dan memberdayakan masyarakat dan menyingkirkan pendekatan yang otoriter telah melahirkan paradigma baru tentang prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Terkait dengan itu, dalam upaya mengurangi angka kejahatan sebagai bagian mendukung perekonomian daerah maka keterlibatan masyarakat bersama aparat kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban menjadi keniscayaan. Dalam hal ini, konsep Polmas (Perpolisian Masyarakat) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 menjadi tawaran yang efektif untuk membangun kebersamaan masyarakat dan polisi karena menekankan pada kemitraan sejajar antara komunitas dan polisi dalam pemecahan permasalahan secara bersama. Model Polmas juga mengedepankan pendekatan humanistis, polisi yang saling menghargai dan berinteraksi dengan warganya dengan santun dan beradab dalam menyajikan layanan kepolisian.

Pada bagian lain, upaya mendorong perguruan tinggi yang aware terhadap perkembangan ekonomi daerah juga menjadi tanggung jawab dan prioritas bersama. Beberapa peran perguruan tinggi yang perlu didorong adalah: (1) pengembangan penelitian-penelitian yang mengangkat topik kejahatan dan gangguan keamanan ketertiban; (2) pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja kepada para mahasiswa; dan (3) pendistribusian lulusan sarjana perguruan tinggi untuk dilibatkan dalam program-program pemerintah, seperti: Kebun Bibit Rakyat, pemberdayaan nelayan dan petani, pendampingan usaha kecil dan menengah.

 

DAFTAR PUSTAKA

Braithwaite, John. 1989. “Crime, Shame and Reintegration”. New York : Cambridge University Press.

Braithwaite, John dkk. 1995. “Crime and Public Policy : Putting Theory to Work”. Colorado : Westview Press.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2010. “Laporan Tahunan/Annual Report 2010”. Jakarta : KPK.

Lilly, Robert, J dkk. 1989. “Criminological Theory : Context and Consequences”. California : Sage Publications.

Muhammad, Farouk. 2008. “Menuju Reformasi Polri”. Jakarta : PTIK Press & Restu Agung

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). 2006. “Laporan Penelitian Survai Korban Kejahatan 2006 di wilayah Jawa Timur, Jakarta, PPTIK.

Ray, Jeffery, C.  1990. “Criminology An Interdisciplinary Approach”. New Jersey : Prentice-Hall.

Ronald L. Akers. 1994. “Criminological Theories : Introduction and Evaluation”. California : Roxbury Publishing Company.

Samuel Walker. 1994. “Sense and Non Sense About Crime and Drugs : A Policy Guide (Third Edition)”. California :Wadsworth, Inc.

Titus Reid, Sue. 1993.  “Criminal Justice (Third Edition)”. New York : Macmillan Publishing Company.  

 

 

 

 

 

 



[1]  Disampaikan pada acara Pelaksanaan Wisuda Sarjana Angkatan VII Jurusan Manajemen STIE Yapis Dompu Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh STIE Yapis Dompu, pada tanggal 19 Mei 2011 di Dompu, NTB.

[2]  Guru Besar Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) & Universitas Indonesia (UI) dan Anggota DPD – RI asal NTB.

[3] Data korupsi yang dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam 5 (lima) tahun terakhir (2006 s.d. 2010) sebanyak 35.659 laporan. Dari laporan tersebut sementara ditangani sebanyak 7.183 laporan.

TERORISME : UPAYA PENGATURAN POLITIK DAN INSTITUSI

TERORISME : UPAYA PENGATURAN POLITIK DAN INSTITUSI

Oleh :
Prof. Dr. Farouk Muhammad1

Teror merupakan reaksi jahat terhadap aksi yang dipandang “lebih jahat” oleh pelaku, sehingga bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (interactionism) dan dapat dikelompokkan ke dalam kejahatan balas dendam (hate crimes). Pandangan “lebih jahat” itu sendiri lebih merupakan persepsi dari pada fakta. Karena itu, prasyarat utama bagi terjadinya teror adalah sikap/perbuatan seseorang/sekelompok orang bahkan kebijakan penguasa (negara) yang dipandang secara subyektif oleh pelaku atau kelompok pelaku sebagai mendzolimi, semena-mena, diskrimintaif dan/atau tidak adil bagi pihak lain. Kedua, bahwa pelaku tidak mempunyai kemampuan untuk memberi reaksi (jahat) secara langsung dan terbuka sementara di lain pihak tidak tersedia legitimate means untuk mengoreksi sikap/perbuatan dan/atau kebijakan dimaksud. Kedua kondisi itulah yang merupakan akar permasalahan yang menumbuhkan perbuatan teror.
Dalam bentuk yang paling sederhana, teror dijumpai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, misalnya yang dilakukan oleh seseorang terhadap sebuah keluarga dalam bentuk fitnah, kabar bohong dan/atau hasutan/ancaman melalui telepon. Yang paling komplek adalah pembajakan pesawat dan penyerangan/pemboman (bunuh diri). Yang terakhir ini lebih dikenal dengan sebutan terorisme.
Disebut “teror-isme” karena dipandang sebagai sesuatu yang digandrungi (menjadi suatu paham/isme) dengan menggunakan teror sebagai sarana pemaksaan kehendak dalam penyelesaian sesuatu permasalahan. Tujuan teror adalah terwujudnya cita-cita atau apa yang hendak diperjuangkan oleh pelaku. Dalam kasus pembajakan misalnya, adalah tuntutan pembebasan rekan seperjuangan yang ditahan oleh penguasa/lawan. Dalam perjuangan rakyat Irak adalah terwujudnya kebebasan sipil dan hengkangnya pasukan Amerika Serikat & sekutunya dari Irak.

Mengapa Indonesia ?
Dari sejumlah kasus terorisme, organisasi atau kelompok pelaku biasanya mendeklarasikan tanggung jawabnya atas suatu penyerangan. Dalam kasus Indonesia belum pernah ada deklarasi dari kelompok/organisasi yang bertanggungjawab, kecuali dari dokumen yang disita penyidik dan pengakuan para tersamgka (Amrozi dkk) yang disebut “Jamaah Islamiyah (JI)”. Perjuangan mereka adalah “melawan” tirani negara-negara adikuasa yang dipandang mengambil kebijakan yang mendzolimi orang-orang muslim, seperti di Israel, Afghanistan, Irak, dll. Perjuangan tersebut segaris dengan gerakan Osama bin Ladden, sehingga berarti bahwa gerakan tersebut merupakan gerakan internasional (sebagian pelaku adalah jebolan dari perjuangan Afghanistan) yang memilih Indonesia sebagai medan perjuangan. Tanpa menutup kemungkinan negara lain, maka pertanyannya: jika benar, mengapa Indonesia?

Indonesia menjadi tempat persemaian bagi virus teroris. Pertama, bangsa yang religius yang bukan saja mengajarkan konsep fisabilillah atau mati sahid, sebagaimana terpampang dalam stiker yang ditemukan di rumah Ibrahim: “Be a good moslem, die as syuhada”, tetapi juga ajaran yang menempatkan nilai keadilan tertinggi dalam kehidupan bersama umat manusia. Ini tidak lalu berarti bahwa konsep penegakan keadilan hanya diajarkan Islam tetapi juga oleh agama lain dan tindakan serupa juga dilancarkan pemeluk agama lain. Namun tidak lalu berarti bahwa untuk menjunjung kedua konsep tersebut ajaran agama serta merta membolehkan perbuatan teror, bunuh diri. Ini adalah penafsiran pribadi dan bisa jadi justru menyimpang dari konsep Islam secara komprehensif. Ada faktor lain yang memungkinkan ajaran yang menyimpang tersebut dengan mudah dijadikan prinsip hidup tertinggi yaitu kemampuan indoktrinasi dari para tokoh/pemrakarsa dan seniornya.
Kedua, kondisi sosial ekonomi terutama menyangkut pendidikan yang terkungkung dan mengingkari pluralisme, serta ketersediaan lapangan kerja yang terbatas. Yang terakhir ini membuat tidak sedikit orang berputus asa, hopeless. Robert Merton, pengembang teori normless-nya Emille Durkheim, menteorikan bahwa jika legitimate means tidak cukup tersedia untuk menggapai sukses (material) maka orang-orang cenderung akan: rebelion.
Faktor pertama (idealisme keagamaan) tersebut di atas bisa berdiri sendiri atau menyatu dengan faktor kedua, sosial ekonomi, dalam melahirkan virus teroris. Faktor pertama bisa juga membaur dengan jiwa dan semangat nasionalisme yang tertanam pada sebagian orang kita. Kelompok ini menyebarkan kekecewaan dan kebencian yang berlebihan pada praktek pengelolaan negara terutama tuduhan intervensi negara-negara adikuasa yang dipandang sebagai neo-imperialisme, neo-liberalisme, atau praktek ketidak-adilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain. Di antara mereka bukan tidak mungkin lahir militan-militan yang siap mengacaukan situasi keamanan bahkan melancarkan bom bunuh diri.
Faktor pertama—termasuk semangat nasionalisme—dan faktor kedua tersedia dalam ladang Indonesia. Untuk mengelola sumber daya yang potensial bagi gerakan terorisme tersebut dibutuhkan seseorang yang powerfull, baik dalam arti massa pendukung ataupun material. Persoalannya, isu gerakan terorisme bukan hanya bahkan bukan merupakan kepentingan si pemrakarsa tetapi merupakan kepentingan orang-orang atau kelompok bahkan bangsa yang tertindas. Karena itu, proses rekrutmen dan indoktrinasi praktis tidak menemui kendala yang terlalu berat apalagi dengan peluang yang diciptakan faktor-faktor berikut ini.
Jika faktor pertama dan kedua menyumbangkan kondisi yang kondusif bagi proses produksi manusia-manusia militan calon pelaku bom bunih diri, maka faktor ketiga ikut memberi peluang yang memudahkan penyebaran bahkan persembunyian jaringan teroris karena didukung oleh nilai-nilai kultural orang-orang Indonesia yang toleran, teposliro, permisif dan serupa. Kondisi sosial budaya seperti itu cukup kondusif bagi lingkungan sosial yang simpati bahkan mendukung gerakan—bukan terorisme atau bom bunih diri—tetapi perjuangan membela kebenaran, menegakkan keadilan, melawan kekuasaan yang kafir, dzolim, dan lain-lain.
Faktor keempat semakin mempersubur peluang persebaran dan persembunyian jaringan teroris disebabkan oleh sistem sekuriti Indonesia yang lemah. Sisem sekuriti suatu bangsa bukan hanya diwarnai oleh gelaran kekuatan “pasukan” keamanan (baca: polisi dan tentara) tetapi bahkan ditentukan oleh sistem identifikasi kependudukan dan sistem pengembangan jaringan informasi (early detection). Bangsa kita karena terbawa oleh tradisi paternalistik yang berorentasi ke atas, sangat gandrung pada pendekatan-pendekatan formal, birokratis, sentralistik, dan serupa.

Ideologi Baru
Keempat faktor tersebut di atas telah kita miliki, yakni: tersedia (atau mungkin telah terdaftar) calon-calon pelaku bom bunuh diri yang tinggal menunggu sinyal sang aktor intelektual atau pemberi order atau bahkan atas inisiatif sendiri menyikapi event-event tertentu. Yang tersisa tinggal membeli bahan-bahan yang relatif bisa diperoleh di toko-toko tertentu, merakit dan memilih tempat dan waktu yang tepat.

Jika penilaian saya tersebut di atas benar, maka dapat diprediksi bahwa peristiwa terorisme di Indonesia belum akan pudar walaupun dengan tertangkapnya Nurdin M. Top dan sejumlah tokoh-tokohnya. Saya khawatir, kegiatan terorisme telah berproses sehingga menjadikannya sebagai suatu ideologi baru yang menekan ideologi barat (liberalisme). Peradaban dunia bukan lagi diwarnai oleh dua ideologi: barat (Amerika Serikat) dan timur (Rusia) dengan gelaran kekuatan yang seimbang (perang dingin), tetapi ideologi barat (liberalisme) yang selalu dibayangi oleh terorisme. Saya rasa inilah fenomena yang diprediksi oleh Toffler sebagai kelahiran kekuatan minority yang justru menjadi kelompok penekan yang tidak kalah signifikan dari pada kekuatan majority.
Persoalannya sudah barang tentu tidak sesederhana kita melihat bom bunuh diri yang ditujukan terhadap fasilitas yang berbau AS dan sekutunya. Bom bunuh diri bukanlah tujuan melainkan hanya sebuah sarana untuk mengekspresikan sikap perlawanan secara tidak langsung terhadap segala bentuk kezaliman. Akan adakah bentuk perlawanan serupa selain bom bunuh diri—jika yang terakhir ini mampu dicegah melalui pengembangan sistem sekuriti (hard ware) yang ketat ?
Lebih lanjut, AS dan sekutunya, seperti yang terungkap dari gerakan JI dibalik berbagai aksi terorisme khususnya di Indonesia, bukanlah satu-satunya pencipta akar permasalahan terorisme. Saya khawatir, dalam kacamata pelaku, AS hanyalah sebuah lambang tirani, sementara tirani, penzoliman, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, ketidakadilan, dan yang serupa terlakoni dalam banyak pentas kehidupan. Pertanyaannya, akan adakah sasaran-sasaran lain selain fasilitas terkait AS dan sekutunya? Tidakkah kelompok minoritas itu menggeserkan anak panah perlawanannya kepada sasaran-sasaran baru dari dalam negeri yang relatif lebih mudah terjangkau walau tidak memberi dampak psikologis yang mendunia? Tidakkah akan lahir penumpang-penumpang gelap yang sakit hati pada sistem yang diberlakukan atau persaingan bisnis yang begitu tajam, yang mendorong terjadinya sikap perlawanan ala teroris.

Pengaturan Politik dan Institusi
Saya tidak melihat kelemahan yang berarti dalam strategi dan mekanisme merespon aksi-aksi terorisme hingga dewasa ini. Hasilnya bahkan sudah dapat kita rasakan bersama : amati misalnya, semakin tidak terlalu ketatnya lagi pelaksanaan “security check” pada gedung-gedung umum. Dengan sigap Polri telah menunjukkan kemampuan merespon setiap gejala fenomenal sebelum berkembang dalam bentuk gangguan keamanan bahkan prestasi mereka dalam early detection sudah mampu menangkap calon-calon pelaku dan membuktikan secara yuridis dalam proses penegakan hukum.

Pemikiran untuk membentuk suatu badan anti-teror, menurut saya, merupakan respon yang tidak sesuai ancaman. Lebih dari itu, dengan memperhatikan perkembangannya akhir-akhir ini, saya berkeyakinan bahwa gerakan terorisme di Indonesia sudah tidak akan lagi mengambil bentuk-bentuk dan modus sebagaimana yang dilakukan sebelumnya, seperti dalam bentuk bom bunuh diri. Ke depan kita akan semakin sulit menemukan aktivitas-aktivitas “pasukan” teror dengan segala dukungan administrasi dan persenjataannya.

Namun tidak berarti bahwa benih-benih yang tertanam dalam akar permasalahan terorisme juga semakin menipis, bahkan mungkin sebaliknya bisa berkembang jika tidak ada langkah-langkah mendasar dan komprehensif yang dilakukan. Saya khawatir, pembentukan badan anti-teror hanya akan membuat “blok” antara penguasa (negara) dengan sejumlah komponen bangsa dari mana benih-benih terorisme tersebut dengan mudah bersemai.

Sehubungan dengan itu, bagi saya, solusi permasalahannya bukan dengan cara membuat institusi baru, melainkan melalui pengembangan “politik anti-teror”. Dalam kaitan itulah, kita perlu mengembangkan kebijakan dan strategi sampai pada RAN (Rencana Aksi Nasional) anti-teror dalam upaya mencegah terorisme sampai tataran “pre-emptif”. Sudah barang tentu upaya tersebut dilakukan bersama segenap komponen bangsa terutama dari mana benih-benih teror mudah bersemai. Dengan kebijakan tersebut kita hindari terbentuknya “blok” sebagaimana diuraikan di atas.

Lebih dari itu, menyikapi kemungkinan-kemungkinan sebagaimana disinggung di atas, seyogyanya kita tidak hanya terkungkung pada format pembangunan sistem keamanan konvensional, dengan gelar kekuatan mata-mata (big brother) dan pasukan penindak (represif) yang hebat (powerfull). Sudah waktunya kita mereview pendekatan kita dengan lebih menitikberatkan pada strategi pengembangan pranata sosial melalui program pemberdayaan masyarakat dan konsep kemandirian lokal. Tanpa mengenyampingkan kepentingan pengembangan kekuatan-kekuatan sekuriti struktural, kita butuh kepiawian dalam membangun kesejahteraan dan kecerdasan bangsa dalam setiap aspek kehidupan yang ikut menjamin tatanan keamanan : membangun prosperity yang secured, yang menjamin sekuriti. Mungkin inilah yang dimaksud SBY dalam bukunya “Menuju Perubahan, Menegakan Civil Society” sebagai “reinventing security”. Semoga!.