PENANGGULANGAN KORUPSI DAN PERANAN MASYARAKAT

21 March, 2012
Add Comments
AKADEMISI

PENANGGULANGAN KORUPSI

DAN PERANAN MASYARAKAT[1]

Farouk Muhammad[2]

Terma “penanggulangan” dipandang lebih realistik dari pada “pemberantasan”. Alasannya karena pemberantasan mengandung konotasi seolah-olah korupsi dapat diberantas atau disapu bersih sedangkan penanggulangan menekankan pada pencegahan, di samping penindakan (penegakan hukum). Korupsi memang sama sekali tidak bisa dihilangkan karena propensitinya sudah terkandung sejak penetapan  peraturan hukum tentang perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran hukum dan pemberian kewenangan kepada orang-orang tertentu (penegak hukum) untuk menegakannya. Karena itu acapkali dikemukakan bahwa korupsi pada hakekatnya sama dengan              kekuasaan / kewenangan; kekuasaan yang besar cenderung melahirkan korupsi yang lebih besar.

Kemungkinan korupsi terjadi manakala suatu kekuasaan diikuti kewenangan diskreptif yang tak terkendali dan ketiadaan sistem pertanggung-jawaban yang jelas. Ini berarti bahwa sesungguhnya fenomena korupsi itu sendiri sangat tergantung pada sistem termasuk sumberdaya manusia pejabat pemerintah atau orang yang berkuasa, walaupun peluang perbuatan korupsi ada juga yang dipicu oleh warga masyarakat.

Persoalannya menjadi rumit jika dalam kehidupan suatu masyarakat, seperti di Indonesia, korupsi telah demikian meraja lela. Dalam hal ini kita dapat dengan mudah menyaksikan bentuk-bentuk korupsi, sebagai berikut :

  1. pengenaan/penambahan biaya pelayanan administrasi mulai dari yang menyangkut kehidupan orang kebanyakan (surat keterangan RT/RW, KTP, SKCK, SIM dll) sampai yang berkaitan dengan bidang usaha (pembebasan tanah, pengelolaan hutan/tambang/pabrik, dll). pelaksanaannya bisa secara langsung maupun tidak langsung (calo/broker);
  2. penggelapan perbendaharaan negara, baik secara langsung (memiliki/menjual) maupun secara tidak langsung (bunga bank/pinjaman);
  3. penyimpangan pembangunan proyek mulai dari penentuan harga sepihak (tanpa recheck) dan mark-up sampai proyek fiktif;
  4. pembebanan biaya/penerimaan upeti dalam bidang pembinaan yaitu  manajemen SDM (penerimaan/pembinaan karier pegawai) dan manajemen logistik (tanda terima kasih/dana partisipasi);
  5. pembiaran/bersikap pasif/tidak mengambil tindakan atas suatu pelanggaran hukum/administrasi dengan menerima hadiah/upeti termasuk bermain mata dengan pengusaha bisnis hitam atau kelabu;
  6. penyalahgunaan kewenangan khususnya dalam penegakan hukum (pidana/administrasi/perdata) atas suatu kasus (penahanan/penanganan barang bukti/penghentian penyidikan dan penuntutan/pengadilan serta pengenaan denda) termasuk penegakan disiplin internal instansi pemerintah.

 

Dari berbagai bentuk korupsi yang diuraikan di atas pada dasarnya dapat digolongkannya ke dalam dua sifat, yaitu:

  1. general/massal: merajalela (di mana-mana), relatif terbuka (mudah diketahui), menyangkut publik (banyak orang) dan dengan jumlah uang yang relatif kecil serta pada umumnya melibatkan pegawai/pejabat rendahan dan didorong oleh kebutuhan primer baik pribadi maupun institusi;
  2. spesifik/terbatas: hanya pada kesempatan/menyangkut kasus  tertentu (eksklusif), relatif tertutup dengan modus yang canggih (sulit dibuktikan), melibatkan orang tertentu (bisnis) dan pejabat berwenang yang lebih tinggi dengan jumlah uang relatif besar dan biasanya lebih didorong oleh keserakahan dari pada kebutuhan primer.

 

Faktor Penyebab

Sebagaimana disinggung di atas, faktor penyebab utama atau penentu (determinant factor) bagi terjadinya korupsi adalah adanya kekuasaan (power) dengan kewenangan diskretif yang tak terkontrol serta kelemahan dalam sistem pengawasan. Semakin besar kekuasaan dengan kewenangan diskretif yang tak terkendali semakin besar peluang korupsi dan semakin tinggi cost yang dikorbankan. Karena itu, faktor dominan bagi perbuatan korupsi adalah kewenangan diskretif yang tidak disertai aturan main yang jelas, pertanggung jawaban yang bersifat tertutup dan tidak ada akses publik untuk pengawasannya.

Elemen-elemen yang disebut di atas sudah barang tentu tidak serta merta melahirkan perbuatan yang disebut korupsi, melainkan perlu ada beberapa faktor pendorong. Faktor-faktor pendorong dimaksud, antara lain adalah:

a. Keterbatasan dan Salah-urus Uang yang Mentradisi:

1)                Jumlah anggaran yang mampu disediakan oleh pemerintah (negara sedang berkembang), baik untuk kesejahteraan pegawai maupun untuk mengoperasikan mesin birokrasi;

2)                Keterbatasan anggaran menjadi persepsi publik yang mendorong justifikasi jalan keluar ilegal;

3)                Jalan keluar ilegal menjadi tradisi yang berurat akar dan merajalela sehingga dirasakan sebagai kenikmatan yang perlu terus dipelihara.

b. Sistem yang Memberi Peluang:

1)                Sistem pelayanan yang berbelit-belit (tidak sederhana, cepat dan murah)

2)                Sistem pelayanan yang tidak membuka peluang akses publik untuk mengetahui apalagi mengawasi proses pelayanan

3)                Sistem dan praktek manajemen yang tidak obyektif, transparan dan akuntabel

4)                Dalam praktek sistem peradilan pidana, hampir tidak tersedia aturan main (kebijakan) yang jelas dan pasti untuk mengendalikan diskresi.

Kondisi kelemahan sistem tersebut semakin sukar untuk diperbaiki karena terdapat kecenderungan untuk dipertahankan karena sudah terlanjur mentradisi sebagai sumber pendapatan yang mudah untuk memperoleh anggaran, baik untuk dukungan biaya-biaya kantor maupun untuk tambahan penghasilan pribadi.

 

c.       Faktor lain yang membuat korupsi di Indonesia merajalela dan mentradisi juga tidak terlepas dari masalah kultur yang ikut memupukinya, seperti:

1)    Tradisi paternalistik yang memberi tempat yang lebih kepada orang yang berkedudukan yang lebih tinggi termasuk dalam status sosial ekonomi bahkan dengan rela mengorbankan hak individu untuk kepentingan atasan.

2)    Sikap toleransi (tenggang rasa/jaga perasaan) yang berlebihan (menutupi kesalahan teman/orang lain) termasuk sikap pasrah (nasib).

3)    Pendidikan keluarga yang mengajarkan kebohongan.

4)    Proses pendidikan formal yang ikut mentolerir perbuatan ilegal (praktek menyontek, ijazah palsu, jual beli gelar, dll).

 

d.       Pada akhirnya, faktor moral menjadi penentu dari keseluruhan faktor penyebab korupsi; tentu saja yang dimaksud bahwa korupsi ditunjang oleh moral yang serakah. Biasanya keserakahan itu distimuli oleh sikap atau pendirian (attitude) yang memberi penghargaan kepada materi secara berlebihan (menjadi tujuan utama). Berbeda dengan orang-orang yang mengejar materi karena tuntutan kebutuhan primer (kebutuhan fisiologis), orang-orang yang serakah terdorong mengejar materi untuk memperkaya diri, baik untuk jaminan kehidupan masa depan dan keturunan maupun kebutuhan status sosial. Orang-orang semacam ini memiliki kelemahan dalam pengendalian diri (self control). Perbuatan korupsi akan dilakukan mereka jika social control juga lemah.

 

Kendala Penindakan

Di tengah-tengah kegencaran pemerintah menindak (menegakan hukum) korupsi, masyarakat pada umumnya memandang bahwa upaya penindakan terhadap korupsi kurang efektif. Kekurang-efektifan upaya penindakan korupsi dipengaruhi oleh berbagai kendala. Pertama, kendala ketersediaan tenaga (SDM); kelangkaan SDM karena hampir semua pejabat sudah terkena virus korupsi, sementara sistem yang lama menenggelamkan SDM yang bersih (pejabat yang menduduki posisi kunci telah dikuasai oleh orang-orang yang tidak bersih, walaupun sekarang ikut berteriak melawan korupsi). Di samping itu sistem pendidikan cq kurikulum kurang mendukung baik untuk pengetahuan/ketrampilan pengungkapan korupsi (profesional)  maupun pendidikan moral.

Kendala kedua adalah dukungan anggaran penegakan hukum. Kebutuhan biaya pengungkapan tidak kecil: apalagi untuk kasus-kasus yang rumit pembuktiannya. Terdapat kecenderungan bahwa untuk mengatasi biaya pengungkapan korupsi dengan menggali dana dari sumber perbuatan ilegal yang dipelihara (bisnis hitam/kelabu) terutama untuk menyikapi tuntutan publik yang menggema dan supaya kelihatan bersih dan serius.

Ketiga adalah kerumitan pembuktian (yuridis). Pelaku korupsi serakah melibatkan pejabat tinggi yang berpendidikan relatif tinggi sehingga cerdik dalam membuat skenario dan canggih modus operandinya. Pelaku korupsi cenderung membangun hubungan pribadi yang akrab dengan para pejabat penegak hukum

Keempat, upaya penindakan korupsi juga kurang bisa berjalan efektif karena kendala kultural sebagaimana disinggung di atas, seperti paternalistik (patuh pada orang bestatus sosial ekonomi lebih tinggi bahkan sampai pada perlindungan perbuatan ilegal) dan toleransi (tenggang rasa atau ewuh pakewuh untuk mengkritisi apalagi melaporkan perbuatan menyimpang dan korupsi) serta sifat sosial dari pelaku korupsi yang membagi-bagi hasil korupsi untuk menolong orang lain dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

 

Strategi Penanggulangan dan Peranan Masyarakat

Strategi penanggulangan korupsi setidak-tidaknya harus mencakup tiga upaya: penindakan, pencegahan dan pendidikan. Pertama, upaya penindakan (penegakan hukum). Seyogyanya dilakukan secara selektif terutama terhadap korupsi serakah dan di bawah prinsip: sapu bersih untuk lantai yang kotor

Kedua, upaya pencegahan ditujukan terhadap: (1) perbaikan sistem: pelayanan, manajemen perencanaan/pengawasan (internal), akses publik; (2) pengendalian diskresi: penentuan mana diskresi yang diperkenankan/tidak diperkenankan, penggarisan prinsip-prinsip dan pemberian tuntunan; (3) pemberdayaan/pengawasan masyarakat (langsung); dan (4) kampanye gerakan moral dan pencelaan publik (pengawasan tidak langsung)

Ketiga, peningkatan peranan pendidikan, yang mencakup pendidikan formal (sejak dini tentang perbuatan ilegal) dan pendidikan masyarakat, seperti hotbah di masjid, gereja, dll.

Peranan masyarakat mutlak perlu didorong. Pemerintahan yang tangguh, baik dalam arti sistem termasuk aturan main yang jelas maupun SDM, tidak akan pernah menuntut masyarakat untuk berperan-serta dalam upaya penanggulangan korupsi. Ini juga tidak lalu berarti bahwa strategi penanggulangan korupsi hanya ditujukan pada upaya perbaikan sistem dan SDM pemerintah, karena dalam kondisi permasalahan yang sudah demikian rampan, sukar diharapkan efektifitas upaya tanpa kebersamaan dengan masyarakat, baik untuk strategi jangka pendek maupun jangka panjang.

Peran serta masyarakat mencakup beberapa hal. Pertama, keikutsertaan secara individual, dalam arti tidak melakukan korupsi  (penyelewengan perbendaharaan negara atau penerimaan/pemberian suap), baik bagi diri sendiri maupun dalam proses pendidikan anggota keluarga/kerabat. Kedua, keikutsertaan secara kolektif sebagai warga negara/masyarakat, dalam arti melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Ketiga, keikutsertaan secara bersama, yaitu dalam bentuk kelompok/komponen masyarakat (LSM/media masa/ormas/perguruan tinggi/lembaga-lembaga pendidikan) dalam kampanye penanggulangan korupsi termasuk pendidikan moral. Keempat, keikutsertaan sebagai elite dalam memberi teladan dan mempelopori upaya penanggulangan korupsi. Di antara peran masyarakat yang paling esensial adalah pengendalian diri untuk tidak melakukan atau ikut melakukan apalagi menumbuh-suburkan korupsi dan pemberian informasi tentang perbuatan korupsi atau indikasi adanya korupsi.

 

Selamat Berjuang!

 

Natuna, 15 Mei 2007.


[1] Disampaikan pada Diklat Khusus Gerakan Nasional Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Koordinator Wilayah Kepulauan Riau tanggal 15-16 Mei 2007 di Natuna.

[2] Guru Besar Krimininolgi dan Sistem Peradilan Pidana pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Program Pasca Sarjana UniversitasIndonesia (PSP-UI).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

REFORMASI, KONFLIK DAN KEPOLISIAN SIPIL

REFORMASI, KONFLIK DAN KEPOLISIAN SIPIL   Pendahuluan Sejak tahun 1998, Indonesia memasuki  suatu masa yang dikenal dengan masa reformasi.  Namun...

REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA

REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA: Aspek Kepolisian[1] Farouk Muhammad[2]       Para Pendiri RepublikIndonesiamendeklarasikan bahwa negaraIndonesiayang hendak didirikan oleh negara berdasar atas...

Menjawab Perkembangan Situasi Keamanan Dengan Mengefektifkan Polmas

Menjawab Perkembangan Situasi Keamanan Dengan Mengefektifkan Polmas [1] Farouk Muhammad [2]   Indonesia yang kita cintai dewasa ini sedang dilanda...

PENANGGULANGAN KORUPSI DAN PERANAN MASYARAKAT

PENANGGULANGAN KORUPSI DAN PERANAN MASYARAKAT[1] Farouk Muhammad[2] Terma “penanggulangan” dipandang lebih realistik dari pada “pemberantasan”. Alasannya karena pemberantasan mengandung konotasi...